MANOKWARI, linkpapua.com – Puluhan massa yang mengatasnamakan diri Pilar Pemuda Rakyat Papua Barat pada Senin siang (11/4/2022) menggelar aksi demo di traffic light Makalo. Sambil berorasi, massa juga membentangkan spanduk menolak masa jabatan presiden 3 periode.

Salah satu orator Rusmanudin menyampaikan penundaan pelaksanaan Pemilu yang seharusnya digelar tahun 2024 merupakan tindakan melawan konstitusi.

“Aksi yang kami lakukan ini sebagai dukungan terhadap demokrasi yang diraih dengan susah payah. Jangan karena kepentingan orang-orang tertentu sehingga dipaksakan penundaan Pemilu. Jika penundaan Pemilu disampaikan karena alasan Covid, kenapa di tahun 2020 pilkada serentak tetap dilaksanakan,” ujarnya.

Selain wacana perpanjangan masa tugas presiden, yang juga disuarakan adalah sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang tidak pro-rakyat. Di antaranya, naiknya harga BBM, kenaikan harga bapok dan kenaikan PPN.

Yang juga menjadi tuntutan adalah keputusan pemerintah dengan menyutujui adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua. Massa menganggap kehadiran DOB bukan merupakan aspirasi masyarakat. Tapi keinginan elit-elit politik.

“Adanya kehadiran DOB di tanah Papua hanya demi kepentingan elit politik. Ini yang menjadi pertanyaan dari kita semua. Padahal dari kajian akademisi pemekaran DOB tidak menjadi kebutuhan di daerah,” tutup Ketua Pilar Pemuda Papua Barat Jekson Kappisa.

Sebelumnya masa berkumpul di depan kampus Unipa dan kantor Kelurahan Manokwari Barat. Aksi tersebut di bawah pengawalan dari Polres Manokwari. (LP3/Red)