MANOKWARI, linkpapua.com- Puluhan mahasiswa dari sejumlah organisasi dan kampus di Manokwari berunjuk rasa di kantor Bupati Manokwari, Jumat (9/12/2022).
Mereka mengecam rencana pengalihan Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi Kantor PLN.
“Kami mendapat informasi bahwa kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan anak akan dialihkan menjadi kantor PLN. Ini maksudnya apa, apakah perlindungan perempuan dan anak tidak dianggap penting oleh pemda. Sehingga kantornya harus dialihkan,” ujar salah satu orator.
Pengunjuk rasa juga mengkritisi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Manokwari. Mereka mempertanyakan keseriusan pemda dalam mengatasi persoalan tersebut.
Bupati Manokwari Hermus Indou yang menemui pengunjuk rasa mengungkapkan, pemda terus berupaya membangun di segala sektor. Termasuk di dalamnya pemberdayaan terhadap perempuan dan anak.
Berkaitan dengan rencana pemindahan kantor UPTD, Hermus menjelaskan bahwa itu tidak lepas dari rencana pengembangan kawasan terbuka bagi masyarakat di areal lapangan Borarsi. Sehingga sejumlah kantor pemerintah termasuk kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga terkena imbasnya.
“Dampak pengembangan Borarsi memang kantor PLN juga terdampak. Sehingga sebagai gantinya kita siapkan kantor UPTD itu agar bisa ditempat oleh PLN sementara waktu. Kita harus akui bahwa listrik juga menjadi kebutuhan penting sehingga tidak bisa diabaikan,” beber Hermus.
Pihaknya berjanji akan mencarikan lokasi yang baru untuk digunakan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Usai mendengarkan penjelasan dari bupati, mahasiswa selanjutnya membubarkan diri dengan tertib. (LP3/Red)