26.2 C
Manokwari
Rabu, Mei 8, 2024
26.2 C
Manokwari
More

    Matret Kokop Minta RPJMD tak Sebatas Konsep, Harus Berpihak Rakyat

    Published on

    BINTUNI, Linkpapua.com – Kabupaten Teluk Bintuni memulai forum konsultasi rancangan awal RPJMD 2021-2026. Wakil Bupati Matret Kokop berharap RPJMD bukan sebatas konsep, tapi berimplementasi untuk rakyat.

    “Pertemuan ini sangatlah penting, karena bukan semata-mata memenuhi persyaratan teknis penyusunan rancangan awal RPJMD. Tetapi juga menjadi landasan konstitusional dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang tepat sasaran,” terang Matret saat membuka kegiatan ini, Kamis (2/12/2021).

    Forum RPJMD dihadiri seluruh Pimpinan OPD. Kegiatan digelar di ruang rapat Kantor Bappeda Bintuni.

    Baca juga:  8 Gugur, 35 Orang Berebut 11 Posisi Eselon II di Pemkab Teluk Bintuni

    Menurut Matret, RPJMD tidak hanya menjadi ukuran kinerja pemerintah. Tetapi juga menunjukkan kinerja segenap masyarakat, sebagai bagian dari Kabupaten Teluk Bintuni.

    “RPJMD ini adalah cerminan dari seluruh aktivitas pembangunan dan sosial. Untuk itu saya mohon kepada para peserta untuk tetap mengikuti pertemuan ini secara aktif hingga usai. Berikan masukan, saran, kritikan yang inovatif, cerdas, dan membangun, guna kesempurnaan rancangan awal perubahan RPJMD,” paparnya.

    Dalam penyusunan RPJMD, Matret meminta agar tetap berpedoman pada beberapa hal.

    Baca juga:  Operasi Pekat Mansinam II, Polres Teluk Bintuni Amankan Pelaku Curanmor, Prostitusi, hingga Narkoba

    Pertama, seluruh OPD agar dapat menjabarkan visi dan misi kabupaten dengan sebaik-baiknya. Dengan cara menyusun sasaran OPD, program prioritas beserta indikator kinerjanya yang terukur.

    “Sasaran kita adalah dalam rangka penyelesaian permasalahan daerah seperti kemiskinan, rendahnya IPM, pertumbuhan ekonomi, dan permasalahan lainnya,” katanya.

    Kedua, kata Matret, adanya perubahan paradigma pembangunan. Dari money follow function menjadi money follow program prioritas benar-benar dilakukan.

    Baca juga:  Penyaluran BST Kampung Argosigemerai Tuai Sorotan, PNS pun Ikut Kebagian

    “Jangan sampai program kegiatan yang direncanakan tidak untuk rakyat dan berorientasi pada manfaat prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Jangan hanya konsep pemerataan pendanaan semua tugas dan fungsi kelembagaan di OPD,” jelasnya.

    Ketiga, rasionalisasi program kegiatan yang secara nomenklatur tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat bagi rakyat untuk benar-benar dilakukan.

    Keempat, simultan dengan penyusunan RPJMD, di masing-masing SKPD juga berproses untuk penyusunan renstra SKPD mengacu pada rancangan RPJMD. (LP5/Red)

    Latest articles

    STIKIP Muhammadiyah Manokwari Buka Pendaftaran Maba Gelombang Kedua

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Muhammadiyah Manokwari membuka penerimaan mahasiswa baru (maba) untuk TA 2024/2025. Kampus akan membuka dua...

    More like this

    STIKIP Muhammadiyah Manokwari Buka Pendaftaran Maba Gelombang Kedua

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Muhammadiyah Manokwari membuka penerimaan...

    NasDem Mansel Tutup Penjaringan, 8 Bakal Cabup-Cawabup Bersaing

    MANSEL, LinkPapua.com - DPD NasDem Manokwari Selatan (Mansel) telah menutup pendaftaran penjaringan bakal calon...

    Frengki Mandacan Daftar di NasDem, PAN, dan PKS Maju Pilkada Mansel

    MANSEL, LinkPapua.com - Frengki Mandacan sejauh ini telah mendaftar di beberapa partai politik untuk...