MANOKWARI, Linkpapua.com – DPRD Manokwari berharap postur APBD 2022 lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan pembenahan infrastruktur. APBD harus didorong lebih berpihak pada rakyat.

“Isu penting yang menjadi perhatian adalah pemulihan ekonomi dan pemerataan infrastruktur. Karena harus menyentuh langsung ke masyarakat. Kami berharap RAPBD ini dapat disusun dengan memperhatikan KUA-PPAS,” ujar Wakil Ketua DPRD Manokwari Bons S Rumbruren dalam sidang paripurna masa sidang ketiga tentang Raperda APBD 2022, Selasa (30/11/2021).

Disampaikan Bons, ada keterlambatan pembahasan RAPBD 2022. Hal ini akan berimbas pada target pengesahan. Karenanya, legislatif dipacu untuk bekerja cepat dan selaras dalam proses pembahasan.

“Agar kita bisa menghasilkan APBD yang berkualitas. APBD yang berpihak pada rakyat,” katanya.

Bupati Manokwari Hermus Indou dalam kesempatan itu mengatakan dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah tentang raperda APBD 2022 harus paling lambat dilakukan 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Artinya, Desember ini, RAPBD sudah harus disahkan.

“Kebijakan APBD tahun 2022 terdiri atas kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Total pendapatan kabupaten manokwari tahun anggaran 2022, semula diproyeksikan sebesar Rp1.282.960.598.778,00,” kata Hermus.

Pendapatan tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa item. Di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp110.606.381.478, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1.172.354.217.300.

Adapun total belanja APBD 2022 direncanakan sebesar Rp1.192.970.598.778. Terdiri dari belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp584.012.090.405,00, belanja modal Rp380.826.551.713,00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp39.354.468.460,00. Sementara belanja transfer diproyeksikan sebesar Rp188.777.488.200,00.

Dijelaskan Hermus, kebijakan pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan pada APBD 2022 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang berasal dari silpa tahun lalu. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp89.990.000.000 yang diarahkan untuk penyertaan modal pada Bank Papua dan pembayaran pokok hutang pemda pada Bank Papua. (LP3/Red)