BINTUNI, Linkpapua.com- Sebanyak 331 warga Kampung Argosigemerai SP 5, Distrik Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, menerima manfaat bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahun anggaran 2021. Penyaluran dilakukan oleh Kantor Pos setempat di Balai Kampung Argosigemerai SP 5, Jumat (30/7/2021).

Akan tetapi, penyaluran BST ini menuai sorotan. Itu karena penerima manfaat sebagian tidak tepat sasaran. Seperti warga yang berprofesi sebagai ASN pun datang menerima BST dikarenakan biodata yang bersangkutan tertera sebagai KPM.

Kepala Kantor Pos Cabang Bintuni, Tarto, di sela-sela penyaluran BST menyampaikan, pihaknya hanya sebagai penyalur program BST. Penyaluran sendiri telah dilaksanakan sejak Selasa (27/7/2021) di Kantor Pos Cabang Bintuni.

Untuk penyaluran hari ini, kata Tarto, dilanjutkan di Balai Kampung Argosigemerai berkoordinasi bersama aparat kampung. Terkait data penerima manfaat BST, semuanya diperoleh dari Kemensos.

Tarto mengungkapkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan BST Rp15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama dua bulan, yakni Mei dan Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp600 ribu/KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Penyaluran BST ini menindaklanjuti mandat Presiden Jokowi melalui Menteri Sosial Tri Rismaharini merespons dengan mengoptimalkan seluruh jajaran Kemensos untuk mempercepat penyaluran BST dan BPNT/kartu sembako serta PKH ditambah dengan bantuan beras bagi KPM.

Sekretaris Kampung Argosigemerai, Ridwan Manilet, berujar BST merupakan salah satu program dari Kemensos dalam rangka mengentaskan dan memutus rantai penyebaran Covid-19 serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Ridwan mengungkapkan, data penyaluran BST langsung diperoleh dari Kemensos, bukan dari pemerintah kampung. Jika dalam pelaksanaan ada warga yang berstatus ASN memperoleh bantuan, kata dia, perlu adanya pembaharuan atau verifikasi data.

“Saat penyaluran bantuan kan ada pendamping dari PKH, yang berfungsi melakukan pendampingan, maka perlu adanya verifikasi data kembali. Sehingga betul-betul orang yang menerima bantuan adalah mereka yang tepat sasaran dan jangan sampai menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tuturnya. (LP5/red)