BINTUNI, linkpapua.com – Sucitra, seorang guru kontrak di SD Negeri Terpadu Kota Bintuni dicoret dari daftar guru kontrak tahun ini. Ia dinyatakan tak lolos seleksi, meski pernah mengabdi 8 tahun di pedalaman.
“Kita inikan dulunya guru yang dikuliahkan sama Pemda Bintuni, yang kemudian kita dikontrakkan sebagai guru kontrak, dan ditempatkan di pedalaman selama kurang lebih 8 tahun,” tutur Citra, Rabu (3/11/2021).
Citra mengaku sangat terpukul karena tiba-tiba namanya dicoret dari list guru kontrak. Ia tidak tahu alasan pencoretan itu.
“Saya merasa ini pencoretan sepihak. Karena saya sudah melaksanakan semua persyaratan yang diminta pemda,” ujarnya.
Ia pun menceritakan bagaimana perjuangannya mengabdi 9 tahun di pedalaman. Ia lalui semua itu demi bertahan menjadi guru kontrak.
Tahun 2019 lalu ia meminta untuk dipindahkan mengajar di wilayah kota, sehingga saat ini ia ditempatkan di SD Terpadu.
“Tiba-tiba sekarang jadi pemutusan kontrak. Saya tidak mengetahui sama sekali apa yang menjadi alasan pemutusan kontrak. Apakah karena terkait kelalaian tugas atau hal lainnya, karena secara tiba-tiba nama saya tidak ada dalam list guru kontrak yang diumumkan pihak dinas,” ujarnya.
Lengkapnya lagi, Citra mengaku sudah melakukan pemberkasan seperti yang diintruksikan dinas. Ia melengkapi berkas pada bulan Juli 2021.
“Saya ikuti semua proses pemberkasan. Tapi saya tetap dicoret. Di daftar list guru kontrak malah muncul sejumlah nama baru pegawai kontrak yang berasal dari luar Bintuni,” katanya.
Citra mengungkapkan, guru kontrak pengganti itu rata-rata baru datang pada bulan Oktober. Sementara pemberkasan dilakukan di bulan Juli.
“Itukan gak masuk akal, mereka tak ikut pemberkasan, kok tiba- tiba muncul ada nama,” jelasnya.
Akan Ada Pengurangan Guru Kontrak
Sementara itu Plt. Kepala dinas pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni Albertus Anofa mengatakan, pengumuman guru kontrak keluar pada 1 November 2021. Menurutnya, ada 402 tenaga guru yang lolos seleksi administrasi.
“Dari 402 guru ini ada yang berasal dari guru kontrak baru,” jelasnya.
Mengenai keberadaan guru kontrak baru ini dijelaskan Anofa. Bahwa pembayaran gaji mereka berdasarkan tahun anggaran bukan tahun ajaran. Sehingga secara efektif pemda hanya mampu membayar 9 bulan masa kerja.
“Jadi kita hanya bisa bayarkan 9 bulan, namun sisanya kita harapkan ada pembayaran gaji di APBD perubahan, tapi saya juga belum pegang dokumen anggarannya jangan sampai saya melewati tim anggaran daerah,” ujarnya lagi.
Anofa juga mengatakan sebenarnya pemerintah daerah berencana melakukan pengurangan kuota guru kontrak. Dengan alasan sudah ada tenaga guru CPNS formasi tahun 2018 sebanyak 128 serta ada guru yang lolos administrasi P3K.
“Saya umumkan ada 402 guru kontrak yang lulus tapi masih ada yang ribut. Saya mau bilang apa, setelah saya hitung-hitung masih ada lagi,” jelas Anofa.
Namun ia mengaku tetap akan menampung aspirasi yang masuk. Ia berjanji akan berkonsultasi dengan bupati.
“Sekarang yang jadi persoalan soal pendidikan. Kalau itu SD dan SMP tidak terlalu. Tapi yg paling banyak maslaah ada di TK, ada yang tamat SMP, SMA dan persamaan jadi guru. Secara aturan itu temuan sebenarnya karena tidak ada sertifikasi guru tapi karena pertimbangan daerah saya harus amankan,” terang Anofa.
Anofa mengatakan, peluang guru kontrak yang dicoret belum tertutup. Mereka masih punya kesempatan untuk ditampung.
“Silakan menghadap. Masih ada kesempatan untuk tambahan. Ini kan masih 402. Sementara yang dianggarkan 450. Jadi masih ada kuota kosong,” tutup Anofa. (LP5/red)
