28 C
Manokwari
Selasa, Mei 28, 2024
28 C
Manokwari
More

    5 Sorotan Fraksi Otsus kepada Gubernur PB, Termasuk Mutasi Pejabat OAP

    Published on

    MANOKWARI , Linkpapua.com – Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat menyoroti sejumlah hal yang berkaitan dengan kebijakan Gubernur Dominggus Mandacan. Ada lima poin penting yang menjadi penekanan fraksi.

    “Salah satunya yang turut menjadi perhatian kita adalah rotasi pejabat di pemprov. Rotasi harus memperhatikan orang asli Papua (OAP),” terang Juru Bicara Fraksi-fraksi DPR Papua Barat Arifin dalam rapat, Senin (29/11/2021).

    Menurut Arifin, dalam proses mutasi, gubernur juga harus memperhatikan keterwakilan perempuan. Sejauh ini pemprov belum mempertimbangkan faktor-faktor tersebut.

    Baca juga:  Tim Komnas HAM Temui Waterpauw, Bahas Isu Keamanan dan Stunting

    Selain mutasi pejabat, ada beberapa poin lainnya yang disorot Fraksi Otsus. Di antaranya meminta kepada gubernur agar memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 berkaitan proses pengangkatannya dan pengisian unsur pimpinan dari Fraksi Otsus.

    Selanjutnya, fraksi juga mendesak pemerintah segera memperhatikan perdasus dan perdasi impelementasi UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021. Diharapkan raperda ini segera didorong untuk ditetapkan dalam kurun waktu tidak lebih dari 7 bulan.

    Baca juga:  DPD REI Papua Barat Target Bangun 1.200 Unit Rumah Tahun Ini

    ”Fraksi otsus juga mendorong raperdasi RTRW harus mengintegralkan wilayah adat sebagai dasar pembagian struktur dan pola ruang. Untuk program afirmasi juga bagi orang Papua perlu dievaluasi proses rekrutmen dan penganggarannya di tahun berikutnya,” jelas Arifin.

    Fraksi Otsus juga meminta pegawai honorer dan P3K segera ada kejelasan. Kebijakan Presiden terhadap 1.283 honorer harus dilaksanakan dan diangkat secara keseluruhan sebagai CPNS agar tidak terjadi kecemburuan.

    Baca juga:  Kenduri Desa Damai, FKPT Papua Barat Ajak Masyarakat Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri

    “Gubernur juga perlu mendorong perdasi tentang manajemen ASN sehingga menjadi dasar rekrutmen ASN di Papua Barat. Perlu juga pengembangan masyarakat adat dan keberpihakan anggaran otsus bagi orang Papua yang ada di kampung-kampung,” tegasnya.

    Yang juga menjadi catatan Fraksi Otsus adalah agar gubernur bisa melakukan pendataan sebagai basis data orang asli Papua dan wilayah adatnya untuk perencanaan pembangunan di Papua Barat. (LP3/Red)

    Latest articles

    Penerimaan Bintara Polri dan Akpol Tahun 2024 Masuki Tahap Akhir

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Proses seleksi Polda Papua Barat memasuki tahap akhir. Dari 8.000 peserta di provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya telah diverifikasi menjadi...

    More like this

    Penerimaan Bintara Polri dan Akpol Tahun 2024 Masuki Tahap Akhir

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Proses seleksi Polda Papua Barat memasuki tahap akhir. Dari 8.000 peserta di...

    Dominggus Mandacan Resmi Terima Rekomendasi DPP NasDem Maju Pilkada Papua Barat 2024

    JAKARTA, Linkpapua - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menyerahkan surat rekomendasi kepada Dominggus...

    Wahidin Puarada Terima Surat Tugas DPP PAN Maju Pilgub Papua Barat  

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Wahidin Puarada resmi menerima surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai...