27.3 C
Manokwari
Rabu, April 16, 2025
27.3 C
Manokwari
More

    2 Pj Gubernur di Tanah Papua Buka Seminar Nasional Sejarah Masuknya Agama Islam di Tanah Papua

    Published on

    FAKFAK, Linkpapua.com– Penjabat Gubernur Papua Barat Drs. H. Ali Baham Temongmere dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Muhammad Musaad.,M.Si membuka Seminar Nasional Sejarah Masuknya Agama Islam di Tanah Papua, Sabtu, (11/01/25) di Gedung Wintder Tuare Fakfak.

    Ali Baham Temongmere (ABT) mengungkapkan bahwa pembahasan tentang masuknya agama islam di tanah papua telah berlangsung lama. Penelitian dan kajian melalui forum ilmiah berulang dilaksanakan.

    “Mari sudah, barang yang sudah 30 tahun lalu, mulai dari saya jadi camat, sejarah masuknya agama islam di tanah papua ini dibahas dan terdengar bahwa 8 agustus tahun 1360. Pokoknya hari ini saya siap tandatangan saja mengakhiri perjalanan panjang ini,” ucap ABT dalam sambutannya.

    Dikesempatan yang sama, Muhammad Musa’ad mengatakan jika dalam seminar ini menghasilkan keputusan yang menyepakati sejarah masuknya agama islam di tanah papua maka menjadi tangguang jawab semua pihak ummat islam untuk menetapkan waktunya.

    Baca juga:  DOB Dikhawatirkan Hanya Skenario Elite untuk Kuasai Kekayaan Alam Papua

    “Kalau hari ini menetapkan, maka kita butuh legitimasi dan pengabsahaan. Kita siap berkolaborasi mengembangkan dan mensosialisasikan karena ini tanggung jawab bersama seluruh ummat islam di tanah papua. Kita masuk bakan menyingkirkan tapi saling menguatkan antar ummat beragama yang ada di tanah papua,” tutur Musaad.

    Sementara itu Ketua Umum MUI Papua Barat KH. Ahmad Nausrau, Spd.I.,MM menjelaskan, seminar nasional yang digelar ini merupakan tahapan akhir dari kajian ilmiah perjalanan sejarah masuknya agama islam di tanah Papua.

    “Kita telah melakukan seminar ke seminar dari tahun 2006, 2008 MTQ Ke 2 Irian Jaya Barat, dan sudah menerbitkan buku hasil dari penelitian dan kajian ilmiah,” ungkap Nausrau.

    Disampaikannya, MUI Papua Barat pada tahun 2018 melaksanakan penelitian sejarah masuknya agama Islam di tanah papua dan dibicarakan dalam Rakernas MUI Pusat di Raja Ampat hingga mengeluarkan buku yang berjudul moderasi Beragama.

    Baca juga:  KPU Teluk Bintuni Tetapkan DPT  di Pilkada 2024 Sebanyak 54.902  

    “Dari tahun 2006 ke 2024 sudah 18 tahun, belum ada kesepakatan bersama sebagai dasar menentukan tanggal masuknya agama islam di tanah papua.
    Dengan bukti-bukti ilmiah yang telah dihasikkan itu, sudah saatnya penetapan waktu dan tempat yang menandai syiar agama islam ini memiliki nilai spiritual bagi ummat islam khususnya di tanah papua,” ucapnya.

    Nausrau menambahkan, bahwa kehadiran mubalik Abdul Ghaffar dari Aceh di Fatagar Lama atau di Tanjung Tutin pada 8 Agustus 1360 sebagai waktu awal masuknya agama islam di tanah papua.

    Turut hadir, pada pembukaan seminar ini, Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI Sri Widodo, Anggota DPR Papua Barat, Saleh Siknun, Ketua MRPB Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak, Pokja Agama Papua Barat, Pokja Agama MRP Papua Pegunungan, Pokja Agama Papua Selatan, Wakil Gubernur Papua Barat Terpilih Mohammad Lakotani.

    Baca juga:  Gabriel-Lukman Klaim Sudah Bentuk Tim di 60% Kampung di Raja Ampat  

    Tak hanya itu, hadir pula Pimpinan Perguruan Tinggi seperti, Rektor IAIN Sorong, Rektor Unamin Sorong, Rektor Unimuda Sorong, Ketua STAI Al Mahdi Fakfak dan Ketua STIA Asysyafi’iyah Fakfak serta Ketua Umum MUI kabupaten/kota se- Papua, Papua Barat dan Papua Barat Daya serta pimpinan ormas islam.

    Setelah pembukaan seminar tersebut, dilanjutkan dengan talkshow yang akan diisi oleh pembicara utama Prof. Ismail Suardi Wekke, MA., Ph.D, Prof. Yon Machmudi, Ph.D, dan Sekjen MUI Pusat, Dr. H. Amirsyah Tambunan., MA.

    Dalam seminar yang juga dihadiri Raja Fhatagar, Raja Rumbati, Raja Sekar Pikpik, Raja Wertuar, Raja Komisi, dan Raja Namatota tersebut, Diungkapkan, saat itu pemerintah Kabupaten Kaimana tahun 2009-2010 menghadirkan peneliti, namun belum sampai pada sebuah kesimpulan dan penetapan.(LP3/Red)

    Latest articles

    Pemkab Pegaf Belum Bisa Cover BPJS Pekerja Rentan, Tunggu APBD 2026

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat, belum bisa mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan tahun...

    More like this

    Pemkab Pegaf Belum Bisa Cover BPJS Pekerja Rentan, Tunggu APBD 2026

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat, belum bisa mengalokasikan...

    Reses di Fakfak, Fachry Tura Terima Aspirasi soal Air Bersih hingga Fasilitas Olahraga

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Kebutuhan air bersih dan minimnya fasilitas olahraga menjadi aspirasi utama yang...

    Dilantik Wagub, Eko Heri Winarno Resmi Jabat Kepala BPKP Papua Barat

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Eko Heri Winarno resmi dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan...