TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menegaskan 100 hari pertama kepemimpinannya akan difokuskan pada evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN), dan percepatan pembangunan daerah.

Hal ini disampaikannya saat memimpin apel gabungan perdana ASN di lapangan apel Kantor Bupati Bintuni, Distrik Manimeri, Senin (10/03/2025).

Pada kesempatan itu, Yohanis menegaskan pembenahan internal pemerintahan, terutama terkait disiplin ASN, menjadi langkah awal dalam merealisasikan visi pembangunan lima tahun ke depan.

“Bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik jika kita sendiri tidak disiplin? Saya berharap pimpinan OPD dapat memberikan pembinaan kepada pegawai agar mereka secara sadar melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap OPD menjadi agenda utama dalam 100 hari kerja pertama. Pemerintah akan melakukan pendataan organisasi, pengisian jabatan yang masih kosong, serta menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan APBD 2025.

Evaluasi juga mencakup infrastruktur dasar, termasuk sarana telekomunikasi dan jaringan internet yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah.

Yohanis juga menyoroti berbagai tantangan besar yang masih dihadapi Teluk Bintuni, seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, kesenjangan infrastruktur, serta perlambatan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dalam membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pemerintah berencana menerapkan sistem tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja secara elektronik guna meningkatkan kesejahteraan ASN.

Terkait laporan keuangan daerah, Yohanis mengingatkan seluruh OPD untuk segera menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2024 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Saat ini, tim BPK RI Perwakilan Papua Barat tengah melakukan audit selama 24 hari sejak 17 Februari hingga 13 Maret 2025.

“Kami berharap opini pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 dapat kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setelah sebelumnya hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2023,” harapnya.

Sebagai penutup, Yohanis mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN, DPRD, BUMN, BUMD, serta tokoh masyarakat, untuk bersinergi dalam mewujudkan Teluk Bintuni yang lebih maju, inovatif, dan sejahtera. (LP5/red)