MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyetujui 21 Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tahun anggaran (TA) 2022 Selasa (19/7/2022).
Dalam rapat paripurna pembahasan dan penetapan Ranperda Papua Barat masa sidang II 2022, tujuh fraksi di DPR Papua Barat setuju terhadap 21 Ranperda.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan 21 Ranperda yang telah mendapatkan persetujuan nantinya dapat menjadi rujukan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus).
“Selanjutnya setelah persetujuan ini akan dilakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lakukan penyempurnaan sebelum dimasukan kedalam lembaran daerah,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPR Papua Barat, Ranley H.L. Mansawan, mengatakan proses panjang pembahasan telah dilalui dan menghasilkan karya besar bersama.
“Hari ini, kita boleh menghasilkan karya besar menuju tahun selanjutnya. Ini juga buah pengabdian kita bersama kepada masyarakat,” ujarnya.
Kata dia, 21 Ranperda yang telah disetujui 2022 ini tentunya telah memuat penataan, pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan alamnya.
Dari 21 Ranperdasi maupun Ranperdasus, sebanyak 15 Ranperda merupakan inisiatif pemerintah dan daerah dan 5 Ranperda merupakan inisiatif DPR Papua Barat. 21 Ranperda yang disetujui sebagai berikut.
1. Ranperdasus tentang Keanggotaan dan jumlah anggota, tugas dan kewenangan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban majelis rakyat Papua
2. Ranperdasus tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan distrik
3. Ranperdasus tentang orang asli Papua
4. Ranperdasi tentang manajemen aparatur sipil negara
5. Ranperdasi tentang pengelolaan keuangan daerah
6. Ranperdasi tentang tata cara rekruitmen politik
7. Ranperdasi tentang penyelenggaraan pendidikan di Papua Barat
8. Ranperdasi tentang pengangkatan P3K menjadi ASN dilingkungan pemerintah provinsi Papua Barat
9. Ranperdasi tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
10. Ranperdasus tentang perguruan tinggi swasta
11. Ranperdasus tentang pasal 7 PP107/2021 tentang dana abadi.
12. Ranperdasi tentang pasal 61 ayat (4) penempatan penduduk dalam rangka transmigrasi nasional
13. Ranperdasi tentang rencana induk pembangunan perindustrian Papua Barat tahun 2022-2042 (RIPP)
14. Ranperdasi tentang pasal 60 ayat (2) peningkatan perencanaan dan pelaksanaan program gizi penduduk bagi masyarakat di Papua (akan dilakukan revisi terhadap peraturan daerah existing).
15. Ranperdasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan
16. Ranperdasi tentang pasal 48 ayat (3) pelaksanaan tugas dan pembiayaan kepolisian daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat
17. Ranperdasus tentang pertambangan rakyat
18. Ranperdasi tentang pasal 57 ayat (4) perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan orang Papua
19. Ranperdasus tentang pembangunan dan pemberdayaan perempuan asli Papua dalam bidang ekonomi kreatif
20. Ranperdasus tentang pasal 66 ayat (2) penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi, terpencil dan terabaikan di Papua
21. Ranperdasi tentang pasal 35 ayat (6) pelaksanaan bantuan dan pinjaman luar negeri. (LP9/Red)
