25.8 C
Manokwari
Jumat, Februari 23, 2024
25.8 C
Manokwari
More

    Tito: Pencegahan Korupsi Harus Diutamakan, tapi OTT juga Penting

    Published on

    JAKARTA, linkpapua.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pencegahan harus lebih diutamakan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Namun menurut Tito, operasi tangkap tangan (ATT) tak boleh dikesampingkan.

    “OTT boleh saja bila adanya bukti yang kuat. Itu tak bisa dikesampingkan. Tetapi upaya pencegahan harus jadi prioritas,” terang Tito saat menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 (Fokus 2: Keuangan Negara) di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Jakarta, Kamis (9/3/2023).

    Baca juga:  DPR Papua Barat Cek Kepastian SK Wakil Ketua IV ke Kemendagri

    Menurut Tito, konsep pencegahan menjadi sangat penting dalam penanganan kasus apa pun. Termasuk yang extraordinary crime.

    “Termasuk korupsi, dengan tanpa meninggalkan tentunya penindakan dan mungkin rehab. Mungkin agak aneh koruptor di rehab, ya tapi kalau kita bicara konsep seperti itu,” katanya.

    Mendagri menjelaskan, prinsip mencegah seseorang untuk masuk penjara (keep them out of jail) menjadi penting. Keberhasilan dalam penanganan kejahatan bukan diukur dari banyaknya orang masuk penjara, tetapi dari sedikitnya orang yang masuk penjara. Mendagri mencontohkan negara di kawasan Skandinavia yang penjaranya banyak yang kosong karena masyarakatnya tidak berbuat kejahatan.

    Baca juga:  Kemendagri Hanya Setujui 16 Ranperdasi-Ranperdasus Papua Barat, Ini Daftar yang Ditolak

    “Terutama negara Skandinavia, sekarang prison-nya kosong, tahanannya kosong, kejahatan jauh menurun. Sehingga saking kosongnya kemudian disewakan kepada negara lain, betul, silakan nanti lihat di Google. Penjara-penjara yang difungsikan karena tidak ada yang masuk di situ, karena memang menjaga mereka supaya tidak masuk,” ujarnya.

    Dia menambahkan, dalam melakukan pencegahan, komitmen dari pemegang kekuasaan berperan penting. Seperti penandatanganan komitmen yang saat ini dilakukan diharapkan tidak sekadar seremonial kegiatan, tapi menjadi langkah dan upaya untuk memperkuat integritas. Diharapkan ke depan pemerintahan lebih terbuka dan transparan, sehingga korupsi dapat dicegah.

    Baca juga:  Tunggu Persetujuan Kemendagri, Sejumlah OPD Pemprov PB Bakal Dilebur

    “Kita harap ini tidak hanya sekadar ritual kegiatan semata, seremonial, tapi ini adalah the journey of the thousand miles must begin with the single step. Perjalanan jauh yang seribu mil harus dimulai dengan satu langkah, dan inilah satu langkah kita menuju 2023-2024 yang dimulai dengan integritas,” tandasnya. (*)

    Latest articles

    Pleno di Distrik Kokas Fakfak Diduga Dimanipulasi, Suara Uswanas dari 119...

    0
    KOKAS,LinkPapua.com– Pleno rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilu 2024 di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat diduga dimanipulasi. Sejumlah caleg melaporkan suaranya berkurang, sementara ada...

    More like this

    Besok Pergeseran Logistik, Kapolres Mansel Cek Kesiapan Personel

    MANSEL, linkpapua.com- Kapolres Manokwari Selatan AKBP Eliantoro Jalmaf memimpin apel gabungan pengecekan kesiapan pengamanan...

    BPJS-KPU-Dinkes Mansel Teken Komitmen, Petugas KPPS dapat Perlindungan JKN

    RANSIKI, linkpapua.com- BPJS Kesehatan bersama KPU dan Dinas Kesehatan Manokwari Selatan menandatangani komitmen bersama...

    Kapolda Papua Barat Harap Semua Pihak Ikut Ciptakan Rasa Aman Jelang Pemilu

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan, keamanan dan...