MANOKWARI, Linkpapua.com – Komando Distrik Militer (Kodim) 1801/MKW gelar Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Aparat Pemerintahan. Giat ini berlangsung di Cafe Noken dan resto Jalan Brawijaya, Distrik Manokwari Barat, Rabu (09/06/2021) sebagai upaya meningkatkan sinergitas antar instansi Pemerintah Daerah dengan TNI.
Dengan tema “Sinergitas Aparat Pemerintah Membangun Imunitas Bangsa Untuk NKRI”, bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan hubungan antara TNI AD khusunya Kodim 1801/Mkw dengan aparat Pemerintah guna menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya untuk kepentingan pertahanan Negara.
Dalam sambutannya, Dandim 1801/Mkw, Kolonel Arm Airlangga mengatakan, penyelenggaraan kegiatan Komsos dengan aparat pemerintah daerah ini adalah salah satu metode pembinaan terotorial yang merupakan wahana untuk mencapai kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
“Komunikasi sosial antara Kodim 1801/Mkw dengan Appem perlu dijaga dan terus ditingkatkan sehingga menumbuhkan kepedulian serta kepekaan terhadap berbagai aspek geografi, demografi dan kondisi sosial,” ungkap Airlangga.
Dengan kegiatan ini diharapkan tercapainya komunikasi yang intensif antara aparat pemerintahan Manokwari dengan Kodim 1801/Mkw. Sehingga hubungan emosional yang erat dan harmonis dapat dalam mendukung tugas pokok Kodim 1801/Mkw khususnya dalam kemampuan teritorial serta terwujudnya kerjasama yang erat dalam mendukung pokok-pokok kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.
Lebih lanjut Dandim 1801/Mkw mengungkapkan, dalam konteks membangun sinergitas dan kolaborasi konstruktif antar instansi dan stakeholders terkait, dirinya mengungkapkan perlu adanya persepsi dan mindset yang sama guna menciptakan dan mengefektifkan strategi komunikasi massa dalam menghadapi persoalan dan dinamika sosial di masyarakat. Ini memang bagian dari tugas pokok TNI dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Hal ini menurutnya penting karena karakteristik baik dilihat dari perspektif demogarfis dan geografis dan tingkat keterbukaan informasi masyarakat suku Papua sangat berbeda satu sama lain.
“Persuasi komunikasi dan pendekatan yang dibangun haruslah linier dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat Papua dalam menerima dan menyerap informasi. Pendekatan yang dibangun yang hanya mengedepankan jargon dan program pembangunan tanpa dibarengi dengan kesadaran menerima keinginan dan masukan masyarakat terkait dengan kebutuhan mendasar mereka hanyalah sia-sia dan hanya menyebabkan terjadinya resistensi yang makin bersifat terbuka,” yegas Airlangga.
TNI, Polri dan aparat pemerintah daerah seyogyanya harus menyadari bahwa proses mengakulturasi (pencampuran dan penyatuan) budaya pendatang dengan budaya serta kebiasaan lokal secara arif adalah basis utama paradigma aparatur untuk masuk dan melakukan elaborasi kepentingan ketahanan, keamanan dan stabilitas wilayah dengan tingkat penerimaan cara berfikir, bersikap dan bertindak masyarakat di Papua.
“Akulturasi yang dimaksud adalah dalam konteks memadupadankan antara budaya di luar Papua yang positif, misalnya terkait dengan sistem pemberdayaan ekonomi dengan muatan kearifkan lokal budaya yang ada di Papua. Dalam kerangka inilah program bersama harus dibangun antara TNI, Polri dan pemerintah daerah. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus saling mendukung dan menguatkan. Sehingga akan terjadi proses asimilasi informasi karena faktor tingkat penerimaan kehadiran aparatur negara di wilayah tersebut,” terang Mantan Atase Pertahanan RI di Paris itu.
Menurut Airlangga, Proses itu tidak bisa sebentar. Capacity Building aparatur negara harus senantiasa disiapkan maksimal. Karena bagaimanapun, Papua adalah wilayah yang spesial. Butuh sentuhan dan pendekatan khusus dari mereka yang bukan saja memiliki pengalaman, tapi juga kapasitas, dan mental ideologi yang kuat kepada mereka yang bertugas melakukan pemberdayaan dan kegiatan teritorial.
“Yang paling penting harus ada kesamaan persepsi, kesamaan orientasi program, namun tetap parameter pendekatan stabilitas yang dilakukan TNI/ Polri secara terukur berbasis komunikasi sosial yang kontuktif harus tetap konsisten dilakukan,” tambahnya lagi.
Acara ini berlangsung hangat dan sangat interaktif. Hadir selain jajaran Pemerintah daerah, Kepala BPS Manokwari, kepala Instansi dari suku dinas penerangan, perhubungan dan perikanan, kepala Otoritas Pelabuhan dan bandara, Kepala Bea cukai, Kepala Lapas, Basarnas, Kepala BRI Cab Manokwari, serta kepala RRI.
Di tempat yang sama Kepala RRI, Markus Yonas tuhuleru.SE menyampaikan, Selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab melakukan publikasi dan informasi program-program kebijakan pemerintah, dirinya sangat mengapresisi pertemuan yang dilakukan oleh Dandim 1801 ini.
Menurutnya, sinergi antar instansi memang perlu di tingkatkan agar informasi dan komunikasi sampai ke masyarakat dengan benar. Apalagi menyangkut informasi hoax yang selama ini mencabik-cabik dan merusak kebhinekaan kita. Khususnya di Papua.
“Ini luar biasa apa dilakukan Dandim 1801/ Manokwari. Karena upaya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta peran TNI/ Polri dalam mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Dan RRI siap mendukung langkah-langkah upaya bapak Dandim dalam membangun dan meningkatkan sinergitas tadi,” imbuhnya. (LP2/Red)
