JAKARTA, Linkpapua.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Theo Litaay, turut angkat bicara perihal Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang diduga
tersangkut kasus korupsi.
Theo mengimbau seluruh warga Papua bisa turut serta mengawal kasus ini dan mendukung segala proses hukum kepada Lukas Enembe.
Theo menegaskan, penegakan hukum merupakan sebuah bukti adanya peningkatan good governance di Bumi Cenderawasih.
“Tetapi, ini adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Papua,” kata Theo dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi seperti dikutip, Jumat (23/9/2022).
Sebelumnya, diketahui terdapat dugaan bahwa Lukas Enembe sempat melakukan transaksi hingga mencapai Rp560 miliar ke kasino yang berada di luar negeri. Hal ini, menurut Theo, merupakan sebuah tindakan yang mencoreng rasa keadilan warga Papua.
“Ini satu yang sangat mengguncang rasa keadilan, kalau kita melihat situasi Papua yang masih berada dalam jenjang salah satu provinsi termiskin di Indonesia,” jelasnya.
Dengan tegas, Theo juga berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa benar-benar melakukan penyidikan secara mendalam terhadap kasus ini. Pasalnya, sudah dua panggilan yang dikeluarkan KPK kepada Lukas Enembe, tetapi yang bersangkutan sama sekali tidak memenuhi panggilan itu. Hingga kini belum ada upaya jemput paksa.
Perlu diketahui, kini status yang disandang Lukas Enembe telah menjadi seorang tersangka sejak 5 September 2022 lalu lantaran dugaan gratifikasi.
Bukan hanya itu, dugaan kasus yang menyeret namanya juga terkait dengan adanya transaksi mencurigakan mengenai pembelian jam tangan mewah seharga Rp550 juta.
Dengan beberapa transaksi yang sudah menyentuh angka di atas Rp500 miliar itu sangatlah berbanding terbalik dengan laporan kekayaan milik Lukas Enembe yang tercatat pada 2021 lalu hanya sekitar Rp33,78 miliar.
Diketahui, Lukas Enembe juga merupakan kader dari Partai Demokrat. Akan tetapi, Wakil Ketua Umum Demokrat, Benny K. Harman, menegaskan bahwa partainya sangat mendukung agar pemberantasan korupsi harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.
“Kami Partai Demokrat mendukung agenda berantas korupsi. Tapi, harus adil dan menurut aturan hukum,” tegas Benny pada satu kesempatan di Jakarta.
Lebih lanjut, dirinya juga menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak penegak hukum.
“Kami menyerahkan masalah tersebut kepada penegak hukum dan menghormati proses hukum terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.
Dengan tegas, Partai Demokrat juga mengaku bahwa pihaknya sama sekali tidak akan pernah melindungi kader yang terlibat kasus korupsi.
“Partai tidak melindungi siapa pun yang kena kasus korupsi,” ucapnya.
Sementara, terkait adanya masyarakat Papua yang melakukan aksi demonstrasi, tokoh adat Tabi, Ondo Yanto Eluay, mengungkapkan agar mereka tidak menciptakan situasi yang tidak kondusif dan jangan terprovokasi.
“Saya harap supaya tidak sampai berdampak pada terganggunya situasi kamtibmas, situasi yang tidak kondusif, yang tidak aman dan mengganggu aktivitas masyarakat, baik di Kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura,” tuturnya. (*/Red)
