MANOKWARI, Linkpapua.com – Solidaritas Peduli Pencari Kerja (Pencaker) Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menggelar aksi demo di Kantor Bupati Manokwari, Jalan Sowi Gunung, Senin (27/9/2021). Pendemo menuntut pemerintah daerah membuka formasi baru hingga kejelasan nasib para tenaga honorer.

Aksi yang dimotori oleh Yosua Saroi menitipkan sejumlah poin penting sebagai tuntutan agar Bupati Manokwari dan jajarannya dapat memperhatikan. Terutama nasib orang asli Papua (OAP) maupun orang non-Papua yang lahir dan besar di Papua.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, didampingi Wakil Bupati, Edy Budoyo, dan Sekertaris Daerah, Hendri Sembiring, menerima para pendemo di halaman apel Kantor Bupati.

“Adik-adik dan semua yang hadir di siang ini, dalam kepemimpinan Hermus Indou dan Edy Budoyo atau HEBO akan berupaya untuk mengakomodir aspirasi yang diperjuangkan seluruh masyarakat Manokwari, termasuk para pencaker,” kata Hermus.

Hermus menambahkan, dirinya bersama Edy Budoyo akan senantiasa memperjuangkan segala kebutuhan masyarakat. “Kami ada di pihak kalian. Kami akan tetap berjuang untuk semua aspirasi apa pun,” kata Bupati yang disambut tepuk tangan para pendemo.

Kemudian ditambahkan Bupati, yang penting aspirasi yang disampaikan adalah positif, tidak berbau anarkis dan juga tidak mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sepanjang aspirasi itu positif untuk membangun daerah, Bapak Edy Budoyo dan Hermus Indou ada di garda terdepan untuk bapak-ibu sekalian, atau adik-adik sekalian,” tuturnya.

Bupati menyampaikan, pihaknya menyambut baik penyampaian dan aspirasi yang disampaikan kali ini. Selaku kepala daerah dia berjanji berkomitmen akan memperjuangkannya.

“Kepada pemerintah provinsi juga pemerintah pusat supaya segera formasi yang diharapkan adik-adik sekalian yaitu formasi 2019 dan 2020 segera dibuka,” ucap Bupati.

Dalam poin tuntutan para pencaker yang dibacakan Yosua Saroi di hadapan pimpinan daerah Manokwari, menjadi perhatian mereka adalah jumlah penduduk yang terus meningkat. Hal itu tentu akan berbanding lurus dengan kebutuhan hidup dan lapangan kerja.

Masyarakat harus berlomba-lomba mencari lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, penyediaan lapangan pekerjaan terbatas. Hal ini mengakibatkan jumlah pengangguran makin tinggi.

“Hal ini tentu membuat pemerintah dituntut untuk harus mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan pengangguran demi meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia ke depannya,” sebut Yosua Saroi.

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus), lanjut Yosua Saroi, memberikan peluang seluas-luasnya bagi orang Papua untuk bekerja. Pihaknya pun meminta agar formasi CPNS yang menjadi kebutuhan masyarakat ditambah.

“Kami meminta pada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari untuk mengusulkan formasi CPNS sesuai kebutuhan daerah,” tuturnya.

Poin lain yang disampaikan, pihaknya meminta kepada Bupati Manokwari untuk menindaklanjuti permintaan mereka ke pemerintah provinsi maupun pusat agar penerimaan CPNS 2021 dan seterusnya harus dilaksanakan secara manual/offline agar memudahkan pencaker OAP.

“Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang melindungi tenaga kerja lokal. Dalam hal ini pemerintah daerah harus kerja sama dengan semua sektor, negeri maupun swasta, yang ada di daerah untuk untuk membuka diri bagi anak-anak Papua yang ingin kerja di dunia swasta,” bebernya. (LP2/red)