26.8 C
Manokwari
Jumat, Maret 29, 2024
26.8 C
Manokwari
More

    Soal Peternakan di Kawasan Rumah Tamu Negara, Bupati: Kita akan Tindak

    Published on

    BINTUNI, Linkpapuabarat.com – Pemkab Teluk Bintuni akan meninjau kembali keberadaan peternakan skala menengah di Kawasan Rumah Tamu Negara. Peternakan ini disoroti banyak pihak karena menempati area yang semestinya bebas dari aktivitas komersil.

    Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan, ia telah menerima laporan itu. Pada prinsipnya pemkab mendorong segala aktivitas usaha yang berdampak pada perekonomian daerah. Namun harus tetap taat pada regulasi.

    “Dalam melakukan kegiatan usaha atau investasi, harus memperhatikan izin serta peruntukan wilayahnya. Di sekitar kediaman wakil bupati dan Rumah Tamu Negara itu merupakan kawasan elit pemerintahan daerah. Jadi tidak mungkin peruntukkannya untuk usaha peternakan,” terang Petrus kepada wartawan, Sabtu (13/3/2021).

    Baca juga:  Wabup Teken Edaran: Warga Bintuni Dapat Prioritas Seleksi CPNS

    Menurut dia, kawasan SP4 dan SP5 Teluk Bintuni merupakan kawasan yang menjadi pusat kota Bintuni. Jadi pemda tidak mungkin mengeluarkan izin untuk usaha peternakan. Ditegaskan Petrus, daerah itu termasuk titik rawan banjir. Sehingga peruntukannya harus benar benar diproteksi.

    Bupati juga memaparkan bahwa perihal izin-izin peternakan dan perkebunan akan dievaluasi lebih lanjut. Menurutnya, ini seiring dengan atensi KPK di sektor ini. Bersama itu pula Pemprov Papua Barat dan pemda-pemda setempat juga tengah konsen menyaring izin-izin perkebunan dan peternakan.

    Baca juga:  Warga Serahkan Senpi ke Polres Teluk Bintuni, Ternyata Sudah Disimpan Turun-temurun

    “Maka dengan adanya peternakan yang tak berizin di kawasan Rumah Tamu Negara tersebut akan kami tinjau dan kontrol lebih lanjut. Pemda akan mengambil tindakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku,” tegas Petrus.

    Bupati Alumni Pasca Sarjana UGM itu memaparkan bahwa izin usaha dan izin lingkungan merupakan dua izin paling mendasar yang harus dikantongi oleh pengusaha peternakan.

    “Pemda Teluk Bintuni baru bisa mengeluarkan izin, jika pengusaha peternakan telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Pemda sendiri tentu tidak akan mempersulit orang yang mau berinvestasi di Teluk Bintuni. Kami sangat welcome. Apalagi jika usaha itu akan memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat,” paparnya.

    Baca juga:  Mobilitas Penduduk Tinggi, Teluk Bintuni Gencarkan Upaya Eliminasi Malaria

    Akan tetapi orientasi ekonomi itu tidak boleh menapikan peraturan. Proses penerbitan izin harus sesuai regulasi.

    “Kelengkapan administrasi harus jelas, peruntukan lahan harus jelas. Zona itu kan sudah ada, ya harus ditaati. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, maka kami di tingkat daerah, harus melaksanakannya,” pungkas Bupati Kasihiw. (LPB5/red)

    Latest articles

    Kepolisian Kembali Membuka Penerimaan Taruna Akpol T.A. 2024 

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com-Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat Kombes Pol. Ongky Isgunawan,S.I.K. mengatakan pendaftaran anggota Polri terpadu telah dibuka melalui situs resmi https://penerimaan.polri.go.id mulai...

    MUI Papua Barat Keluarkan Imbauan Untuk LDII

    More like this

    KPA dan Kabag Keuangan DPRD Bintuni Ditetapkan Tersangka, Langsung Ditahan

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Teluk Bintuni menetapkan dua tersangka dalam kasus...

    Satreskrim Polres Teluk Bintuni Salurkan Sembako di Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com- Jajaran Satreskrim Polres Teluk Bintuni melakukan anjangsana dengan membagikan sejumlah bahan pokok...

    Kapolres Teluk Bintuni: Jika Terbukti Bersalah, FNE Bisa PTDH

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com - Kapolres Teluk Bintuni AKBP Choiruddin Wachid merespons penetapan tersangka FNE, seorang...