Jumat, Desember 2, 2022
26.5 C
Manokwari
26.5 C
Manokwari
Jumat, Desember 2, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Soal Empat Distrik DOB Papua Barat Daya, Nataniel: Kita Serahkan ke DPR RI

MANOKWARI, Linkpapua.com – Jika daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) nantinya terwujud, empat distrik, yakni Amberbaken, Senopi, Mubrani, dan Kebar agar dikembalikan menjadi wilayah Manokwari. Empat distrik tersebut merupakan tanah wilayah adat Arfak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, mengatakan soal empat distrik diserahkan semuanya ke DPR RI untuk pembahasannya.

“Kita serahkan ke DPR RI mereka yang bahas. Kami harap DPR RI undang DPR Papua Barat, Gubernur (Penjabat Gubernur Papua Barat), Bupati Tambrauw, DPRD dan Bupati Manokwari, serta DPRD untuk membahas di sana,” kata Nataniel kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (2/9/2022).

Dia menilai, persoalan empat distrik tersebut hanya kepentingan elite, bukan masyarakat. Pasalnya, kata dia, masyarakat di empat distrik tersebut terpecah jadi dua.

Baca juga:  Pemprov Papua Barat Agendakan Rapat Persiapan Pelantikan Tiga Pj Kepala Daerah
Baca juga:  Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Papua Barat Baru 19,5 Persen

“Manokwari minta Tambrauw lepas saja empat distrik itu. Secara masyarakat adat kita mau bicara bersama masyarakat adat untuk meyakinkan mereka. Empat distrik itu merupakan tanah adat Manokwari yang mau pindah ke Tambrauw silakan,” ungkapnya.

Pemerintah, kata dia, tetap akan ikut aturan. Misalnya, nantinya masih masuk ke wilayah PBD nantinya tetap akan bicarakan. “Kalau sampai tidak menemukan hasil baiknya langsung voting. Kalau tidak yang akan jadi korban masyarakat,” paparnya.

Nataniel mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada Penjabat Gubernur Papua Barat dan lainnya agar dibicarakan secara damai. “Soal pemekaran nanti urusan pemerintah atau kalau ada desakan masyarakat mungkin diambil langkah. Kalau secara aturan pasti setelah pilkada baru akan dibicarakan,” tuturnya. (LP9/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here