Manokwari,Linkpapuabarat.com– DPRD Manokwari Rabu (11/11/20200 menggelar rapat paripurna masa sidang III tahun 2020 dengan agenda penyampaian materi Kebijakan Umum Anggaran Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.

Rapat paripurna yang dihadiri oleh 15 anggota DPRD tersebut dipimpin oleh wakil ketua DPRD Manokwari Bons.S. Rumbruren.

Dalam sambutan Ketua DPRD Manokwari yang dibacakan Bons.S. Rumbruren mengatakan penyerahan materia KUA-PPAS merupakan awal dalam pembahasan APBD.

” Pembahasan akan dilakukan ditingkat badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan harus dilakukan dengan cermat dan efektif agar bisa sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Penyusunan program berbasis pembangunan dan peningkatan layanan dasar . Proyeksi pendapatan sementara mendekati gambaran untuk penyusunan program kegiatan di tahun 2021,”ungkapnya.

Sementara itu dalam pidato pengantar KUA-PPAS APBD 2021, pjs bupati Manokwari Robert.R. A. Rumbekwan menjelaskan pendapatan tahun anggaran 2021 diestimasi sebesar Rp. 1.161.050.764.750.

”Mempertimbangkan rencana estimasi pendapatan daerah, maka kebijakan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp.1.158.550.764.750. Belanja meliputi belanja langsung Rp. 651.329.579.886. Belanja langsung Rp. 507.221.184.864.. Pembiayaan daerah berupa penerimaan pembiayaan daerah pada 2021 direncanakan tidak ada. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.2.500.000.000 yang merupakan penyertaan modal di bank Papua,”ungkap Rumbekwan.

Berdasarkan rencana pendapatan serta pembiayaan daerah tahun 2021 maka terdapat selisih antara rencana pendapatan daerah dengan rencana belanja daerah berupa surplus Rp.2.500.000.000.

Terdapat juga selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran yang merupakan pembiayaan netto berupa deficit Rp.2.500.000.000, sehingga silpa APBD Manokwari tahun anggaran 2021 nihil.

Ditambahkan bupati, pandemik covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan tahun 2021, sehigga memperkirakan kondisi ini masih akan berlanjut.

Meskipun begitu dengan keterbatasan penerimaan daerah pemda tetap berupaya memprioritaskan program dan kegiatan strategis yang menjawab kebutuhan masyarakat ditengah pandemi yang masih berkelanjutan.(LPB3/red)