25.5 C
Manokwari
Selasa, Februari 25, 2025
25.5 C
Manokwari
More

    Serahkan Aspirasi ke DPR Papua Barat, 11 Distrik Ingin Jadi DOB Sendiri

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Adanya isu pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD), puluhan masyarakat dari empat distrik, yakni Distrik Senopi, Lebar, Mubrani, dan Amberbaken, menyerahkan aspirasi pemekaran Kabupaten Manokwari Barat ke DPR Papua Barat, Senin (29/8/2022).

    Dalam penyataan sikap yang dibacakan oleh Markus Mandowen selaku perwakilan masyarakat, di hadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Orgenes Wonggor, mengatakan empat distrik induk serta tujuh distrik pemekaran eks wilayah tanah adat Kabupaten Manokwari ingin mengeluarkan dari Kabupaten Tambrauw sebelum pemekaran Provinsi PBD.

    Baca juga:  Sambut HUT dan Hari Juang TNI AD, Kodam Kasuari Gelar Kegiatan Amal

    “Dikeluarkannya 11 distrik tersebut dalam bentuk pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Manokwari Barat bersama pemekaran Provinsi Papua Barat Daya atau dikembalikan ke kabupaten induk Manokwari sehingga cakupan wilayah PBD tidak menyusup masuk sampai pinggiran Kota Manokwari,” kata Mandowen.

    Poin pernyataan sikap lainnya, yakni dengan adanya pemekaran Provinsi PBD dan wacana Provinsi Bomberay akan menyisakan tiga kabupaten induk di Papua Barat, yakni Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Manokwari Selatan.

    Baca juga:  Suku Besar Doreri Akan Bawa Insiden Kapal Tabrak Terumbu Karang ke Hukum Adat

    “Kami minta agar Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat mempertahankan eksistensi provinsi induk Papua Barat, jangan dibuat mati karena kehilangan wilayah,” paparnya.

    Sementara, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, yang dikonfirmasi wartawan usai menerima aspirasi mengatakan setelah penyampaian aspirasi DPR akan melakukan hearing dengan pemerintah provinsi.

    Baca juga:  DPR Papua Barat Rombak AKD, Ini Komposisi Lengkapnya

    “Setelah penyampaian aspirasi ini menjadi dasar untuk kita lakukan hearing menyamakan persepsi agar aspirasi ini segera diserahkan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

    Menurutnya, setiap keputusan soal pemekaran harus meminta persetujuan dengan masyarakat pemilik hak ulayat sehingga pengambilan keputusan tidak sepihak.

    “Jangan sampai politik korbankan aspek yang lain karena masyarakat Papua sosial budaya lebih kental dengan historis dalam pengambilan keputusan,” ucapnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Obet Rumbruren Optimistis Program MBG akan Jangkau Pelosok Papua Barat

    0
    MANOKWARI,Linkpapua.com - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren meyakini program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjangkau sampai ke pelosok Papua Barat. Menurut Rumbruren,...

    AMPI Papua Barat Dukung Penuh Kepemimpinan DOAMU

    More like this

    Obet Rumbruren Optimistis Program MBG akan Jangkau Pelosok Papua Barat

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren meyakini program Makan Bergizi Gratis...

    Target Bupati Bernad dalam 100 Hari Kerja: Tegakkan Disiplin ASN-Honorer

    MANSEL, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Bernad Mandacan menetapkan sejumlah program kerja prioritas dalam...

    Gerindra Papua Barat : Masyarakat Tak Perlu Kawatir soal Efisiensi Anggaran

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Wakil Ketua DPD Gerindra Papua Barat, David Alexander Baru menyampaikan masyarakat tidak...