26.4 C
Manokwari
Rabu, Juni 25, 2025
26.4 C
Manokwari
More

    Semua Fraksi di DPRD Manokwari Setuju Terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pemda 2019

    Published on

    MANOKWARI-Dalam penyampaian Pendapat akhir fraksi yang digelar Selasa (18/8/2020), Fraksi-fraksi di DPRD Manokwari menyatakan setuju terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Manokwari tahun 2019.

    Penyampaian fraksi PDI – Perjuangan melalui bendahara fraksi Erni Sosang mengatakan bahwa fraksinya menerima dan menyetujui raperda tersebut.”Kita juga memahami bahwa konteks pembahasan rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 ini tidak untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Dalam rangka evaluasi antara Rencana dan Realisasi dan laporan dengan kenyataan sesuai dengan norma-norma yang ada,”ungkapnya.

    Baca juga:  DPRK Manokwari Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Pengangkatan Calon Bupati-Wakil Bupati Manokwari Periode 2025-2030

    Fraksi PDIP Perjuangan menyampaikan beberapa evaluasi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 sebagai berikut.Terkait relasi Realisasi Pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.108. 554.356.176.

    Menurut fraksi PDIP Perjuangan Jika dilihat dari aspek ada Ketidakcermatan dalam menentukan target.

    “Memang bagus karena ada peningkatan Pendapatan asli daerah yang signifikan tetapi tidak baik dalam proses penyusunan perencanaan tercapainya Pendapatan asli daerah. Capaian program OPD dalam berinovasi untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan,”jelasnya.

    Baca juga:  Pemkab Manokwari Tunda Sekolah Tatap Muka, Sekolah Sambut Baik

    Fraksi PDI-P meminta PLH Bupati lebih cermati dalam perencanaan program kegiatan dengan kajian-kajian yang menyeluruh sehingga tidak ada lagi alasan sumber dana dan danau yang baru transfer dari pusat pada akhir tahun sehingga mempengaruhi Silpa.

    Jika mencermati penyampaian PLH Bupati bahwa pendapatan daerah masih didominasi pendapatan transfer hal ini menunjukkan kapasitas fiskal Kabupaten Manokwari belum bisa mandiri maka perlu terobosan dalam menggali sumber pendapatan daerah kabupaten Manokwari.

    Baca juga:  KPU Manokwari: Mayoritas Berkas Bacaleg Harus Dilakukan Perbaikan

    “Tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 fraksi PDIP Perjuangan menyetujui Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 menjadi peraturan daerah disertai harapan agar rekomendasi dalam pendapat Air kami ini dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Manokwari demikian pendapat akhir Fraksi,”tutup Sosang.(LPB3)

    Latest articles

    Kapolri Groundbreaking 24 SPPG Jateng, Dukung Penuh Program MBG

    0
    SOLO, Linkpapua.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Groundbreaking dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Polres jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng),...

    More like this

    613 Peserta Meriahkan Turnamen E-Sport yang Digelar Polda Papua Barat

    MANOKWARI, Linkpapua.com– Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-79, Polda Papua Barat resmi membuka Turnamen...

    Polresta Manokwari Lepas Tukik di pesisir Pantai Meinyunfoka Sambut Hari Bhayangkara ke 79

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongky Isgunawan bersama PJU dan Ketua Bhayangkari Daerah Papua...

    Pencurian di Puskesmas Sanggeng jadi Perhatian Kepolisian, Polisi Kantongi Nama 5 Pelaku

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Aksi pencurian yang sempat menjadi perhatian luas di puskesmas Sanggeng pekan lalu...