26.4 C
Manokwari
Selasa, Juni 18, 2024
26.4 C
Manokwari
More

    Selama Triwulan I 2024, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Setor 27,51 Miliar ke Pemerintah Provinsi Papua Barat

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com– Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku setorkan bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp27,51 Miliar selama triwulan I Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.

    Asisten Manager Finance Business Support Pertamina Patra Niaga Papua Maluku Dahniar Agusliani menjelaskan bahwa pembayaran PBB-KB triwulan I tahun 2024 ke Papua Barat dilakukan setiap bulan dengan rincian meliputi periode Januari tercatat Rp10,14 miliar, Februari sebanyak Rp8,30 miliar, dan periode Maret Rp9,07 miliar.

    “Jumlah itu diperoleh dari hasil penjualan bahan bakar kendaraan bermotor 36.609.878 liter selama tiga bulan dengan proporsi terbesar disumbang oleh produk jenis Bio Solar 35,98 persen, Pertamax 24,8, dan Dexlite 20,35 persen. Sisanya berasal dari penjualan Pertalite 17,84 persen dan Pertamina Dex 0,96 persen,” jelas Dahniar.

    Baca juga:  Soal Casis Tamtama TNI AD, DPR Papua Barat Akan Temui Pangdam

    Dahniar memastikan bahwa realisasi pembayaran PBB-KB kepada Pemerintah Daerah telah disesuaikan dengan format data penjualan bahan bakar kendaraan bermotor yang telah ditentukan.

    Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga terlebih dahulu melakukan sinkronisasi data dengan masing-masing pemerintah provinsi di wilayah Maluku dan Papua setiap bulan sebelum merealisasikan pembayaran PBB-KB.

    Baca juga:  Soal Empat Distrik DOB Papua Barat Daya, Nataniel: Kita Serahkan ke DPR RI

    “Data pembayaran yang kami setorkan setiap bulan, dicocokkan kembali per tiga bulan melalui rapat koordinasi rekonsiliasi,” ucap dia.

    Ia mengatakan besaran pembayaran PBB-KB setiap bulan sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat terhadap bahan bakar kendaraan bermotor dan harga minyak global.

    “Kalau penjualan sebulan tinggi, maka setoran ke pemerintah provinsi juga besar,” ucap Dahniar.

    Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat Bachri Yasin mengatakan, rekonsiliasi data merupakan hal terpenting untuk menyesuaikan hasil pungutan PBB-KB dengan jumlah pembayaran yang diterima pemerintah daerah.

    Baca juga:  Satgas Pangan: Stok dan Harga Bahan Pangan Masih Stabil

    Jumlah penerimaan PBB-KB Papua Barat tahun 2023 (Januari-Desember) dari PT Pertamina Patra Niaga lebih kurang Rp190 miliar, namun tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan karena adanya pemekaran Papua Barat Daya.

    “Papua Barat ada dua wajib pungut, yaitu Pertamina Patra Niaga dan satunya pihak swasta,” tutup dia.(LP3/Red)

    Latest articles

    Pj Gubernur Ali Baham Jadi Khatib Salat Id di Manokwari, Serukan...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, salat Idul Adha 1445 H/2024 M bersama ribuan jemaah di lapangan Kodim 1801/Manokwari, Senin...

    Alumni Yapis Manokwari Sumbang 1 Ekor Sapi

    More like this

    Pj Gubernur Ali Baham Jadi Khatib Salat Id di Manokwari, Serukan Keteladanan Nabi Ibrahim

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, salat Idul Adha 1445...

    Kurban di Masjid Nurul Qolbi Manokwari, Momen Pererat Silaturahmi Umat Beragama

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Jemaah Masjid Nurul Qolbi Amban Permai, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, melaksanakan...

    Alumni Yapis Manokwari Sumbang 1 Ekor Sapi

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Alumni Yayasan Pendidikan Islam (Yapis) Manokwari menyalurkan hewan kurban berupa sapi di sekolah...