27.3 C
Manokwari
Selasa, Juli 23, 2024
27.3 C
Manokwari
More

    Sejumlah anggota dewan tinggalkan sidang sebelum tutup, Bons Rumbruren: Tidak Etis

    Published on

    Manokwari,Linkpapuabarat.com– Rapat paripurna DPRD Manokwari pada Kamis (26/11/2020)dengan agenda Penetapan KUA-PPAS APBD 2021 diwarnai “walk out” sejumlah anggota dewan sebelum penutupan sidang.

    Wakil ketua DPRD Manokwari Bons.S. Rumbruren yang memimpin rapat pun sempat mempertanyakan ini.

    Seharusnya menyampaikan sambutan sebelum menutup rapat paripurna, Bons justru mempertanyakan sikap yang diambil oleh para anggota dewan tersebut.

    “Saya tidak sampaikan sambutan pimpinan DPRD. Saya akan langsung menutup rapat paripurna ini,”ujarnya dihadapan pjs bupati dan jajarannya.

    Baca juga:  Karang Taruna Papua Barat Paparkan Proker ke Pj Gubernur

    Usai menutup rapat paripurna, kepada wartawan dia mengaku tidak mengetahui pasti penyebab dari sejumlah anggota dewan yang meninggalkan ruangan.”

    Kalau ada hal yang tidak disetujui oleh anggota dewan kenapa tidak interupsi. Mekanisme itu yang bisa diambil, bukan tiba-tiba keluar ruangan. Saya anggap ini tidak etis dan tidak menghargai pimpinan dewan. Sehingga akan disampaikan ke Badan Kehormatan,”ungkap Bons.

    Dari 14 anggota dewan yang hadir hanya menyisakan 7 anggota dewan dalam ruangan paripurna. Sebelum ditutup, telah ditandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. Pjs bupati Manokwari diwakili oleh staf bupati Hendri Sembiring dalam penandatanganan tersebut.

    Baca juga:  BPOM Manokwari Tingkatkan Sinergitas Lintas Sektor Jamin Keamanan Obat dan Makanan

    Dalam sambutan pjs bupati Manokwari yang dibacakan oleh staf ahli bupati Manokwari Hendri Sembiring mengatakan hasil akhir pembahasan KUA-PPAS harus mengacu pada RPJMD sehingga apa yang jadi kesepakatan legislatif dan eksekutif tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan.

    “Tahun 2021 masih memperhatikan kondisi daerah yang belum stabil akibat pandemi covid-19. Ini juga berdampak pada turunnya pendapatan anggaran daerah, seperti DAU, DAK dan otsus serta pendapatan asli daerah (PAD). Hubungan dan kerja sama yang harmonis kedepannya dapat terus terjaga dalam pembahasan raperda APBD 2021 yang paling lambat dilaksanakan tanggal 30 November. Untuk itu TAPD dapat segera berkoordinasi dengan OPD untuk menyusun renja dan RKA,”ungkap bupati.

    Baca juga:  Tiba di Fakfak, Presiden Jokowi Disambut Pj Gubernur PB dan Tokoh Adat

    DPRD Manokwari telah menjadwalkan pembukaan pembahasan APBD 2021 pada Jumat, esok.(LPB3/red)

    Latest articles

    Polisi Sebut 24 TPS di Bintuni Sangat Rawan: Moskona-Wamesa Terbanyak

    0
    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com - Polres Teluk Bintuni menggelar sosialisasi kamtibmas menyongsong Pilkada 2024 di Gedung Andriano Ananta Mapolres Bintuni, Selasa (23/7/2024). Dalam sosialisasi ini, Polres...

    More like this

    Kajati Papua Barat Paparkan Sejumlah Capaian pada Momentum HBA ke- 64

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pada momentum Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 64 tahun ini, Kepala Kejaksaan...

    Kajati Papua Barat Harap HBA ke-64 jadi Momentum Introspeksi Diri

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-64,...

    Polda Papua Barat Terjunkan Ratusan Personel dalam Operasi Mantap Praja Mansinam I

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dalam operasi Mantap Praja Mansinam I, Polda Papua Barat akan mengirimkan personelnya...