28.6 C
Manokwari
Jumat, April 11, 2025
28.6 C
Manokwari
More

    Sejumlah anggota dewan tinggalkan sidang sebelum tutup, Bons Rumbruren: Tidak Etis

    Published on

    Manokwari,Linkpapuabarat.com– Rapat paripurna DPRD Manokwari pada Kamis (26/11/2020)dengan agenda Penetapan KUA-PPAS APBD 2021 diwarnai “walk out” sejumlah anggota dewan sebelum penutupan sidang.

    Wakil ketua DPRD Manokwari Bons.S. Rumbruren yang memimpin rapat pun sempat mempertanyakan ini.

    Seharusnya menyampaikan sambutan sebelum menutup rapat paripurna, Bons justru mempertanyakan sikap yang diambil oleh para anggota dewan tersebut.

    “Saya tidak sampaikan sambutan pimpinan DPRD. Saya akan langsung menutup rapat paripurna ini,”ujarnya dihadapan pjs bupati dan jajarannya.

    Baca juga:  Resmikan Pengembangan Bandara Ewer, Jokowi Harap Papua Selatan Makin Berkembang dan Maju

    Usai menutup rapat paripurna, kepada wartawan dia mengaku tidak mengetahui pasti penyebab dari sejumlah anggota dewan yang meninggalkan ruangan.”

    Kalau ada hal yang tidak disetujui oleh anggota dewan kenapa tidak interupsi. Mekanisme itu yang bisa diambil, bukan tiba-tiba keluar ruangan. Saya anggap ini tidak etis dan tidak menghargai pimpinan dewan. Sehingga akan disampaikan ke Badan Kehormatan,”ungkap Bons.

    Dari 14 anggota dewan yang hadir hanya menyisakan 7 anggota dewan dalam ruangan paripurna. Sebelum ditutup, telah ditandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. Pjs bupati Manokwari diwakili oleh staf bupati Hendri Sembiring dalam penandatanganan tersebut.

    Baca juga:  Final Sirkuit Nasional Voli Pantai: Papua Barat Vs DKI Jakarta dan Jawa Timur

    Dalam sambutan pjs bupati Manokwari yang dibacakan oleh staf ahli bupati Manokwari Hendri Sembiring mengatakan hasil akhir pembahasan KUA-PPAS harus mengacu pada RPJMD sehingga apa yang jadi kesepakatan legislatif dan eksekutif tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan.

    “Tahun 2021 masih memperhatikan kondisi daerah yang belum stabil akibat pandemi covid-19. Ini juga berdampak pada turunnya pendapatan anggaran daerah, seperti DAU, DAK dan otsus serta pendapatan asli daerah (PAD). Hubungan dan kerja sama yang harmonis kedepannya dapat terus terjaga dalam pembahasan raperda APBD 2021 yang paling lambat dilaksanakan tanggal 30 November. Untuk itu TAPD dapat segera berkoordinasi dengan OPD untuk menyusun renja dan RKA,”ungkap bupati.

    Baca juga:  Dugaan Proyek Fiktif Tiang Pancang Dermaga Yarmatum Masih Wewenang Inspektorat

    DPRD Manokwari telah menjadwalkan pembukaan pembahasan APBD 2021 pada Jumat, esok.(LPB3/red)

    Latest articles

    Wagub Papua Barat Atensi Temuan BPK: Jangan Sampai Rugikan OPD!

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, memberikan atensi serius terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia menegaskan bahwa temuan...

    More like this

    Wagub Papua Barat Atensi Temuan BPK: Jangan Sampai Rugikan OPD!

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, memberikan atensi serius terhadap...

    Gubernur Dominggus Beri Bonus Rp25 Juta Juara Liga 4 Papua Barat Persipegaf

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, memberikan bonus uang pembinaan kepada para...

    Final Liga 4 Papua Barat: Persipegaf Angkat Trofi, Manokwari United Runner-Up

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Persipegaf Pegunungan Arfak sukses mengangkat trofi juara Liga 4 Indonesia Regional...