27.7 C
Manokwari
Jumat, Mei 9, 2025
27.7 C
Manokwari
More

    Rapat TAPD Bubar, DPR Papua Barat Soroti Program Makan Bergizi Gratis

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Rapat pembahasan efisiensi anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat dan DPR yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda), Ali Baham Temongmere, terpaksa bubar di tengah jalan. Penyebabnya, salah satu anggota dewan menyoroti keras program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak di Papua Barat.

    Rapat yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Kamis (17/4/2025) sore hingga malam, mendadak terhenti. Anggota DPR Papua Barat, Fachry Tura, menilai rapat tidak perlu dilanjutkan karena pembahasan efisiensi anggaran demi program MBG dianggap tidak tepat sasaran.

    Baca juga:  Pemprov akan Tindak Tegas Kapal Ikan yang Beroperasi Tanpa Izin di Perairan Wondama

    “Rapat (bubar) di tengah jalan. Saya berpikir bahwa kami DPR Papua Barat sudah bertemu dengan DPR setanah Papua (Bapemperda) telah membahas dan menyepakati masalah efesiensi sehingga menurut saya tidak penting lagi ada rapat dengan TAPD soal efesiensi demi Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Fachry.

    Menurut politisi PDIP itu, program MBG tidak menjawab kebutuhan mendesak anak-anak Papua. Sebaliknya, dia menilai anggaran seharusnya difokuskan pada pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan.

    Baca juga:  Banyak Hambatan, Ekonomi Papua Barat Diprediksi Tetap Tumbuh di 2023

    “Buat saya efesiensi anggaran ini hanya diperuntukkan buat MBG, padahal ada hal lebih penting, yakni pendidikan gratis, fasilitas pendidikan, dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting,” ucapnya.

    Fachry juga mengkritik pelaksanaan program MBG yang dinilainya belum mempertimbangkan aspek kultural, topografis, dan sosial-politik khas Papua. Dia bahkan menyebut adanya temuan makanan basi dalam pelaksanaan program tersebut.

    Baca juga:  DPR PB Ungkap Alasan Beri Prioritas Pengesahan 4 Raperdasi

    Sebagai legislator muda, Fachry menyayangkan kebijakan efisiensi anggaran yang justru menjauh dari semangat Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang seharusnya mempercepat kemajuan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua.

    “Kita konsentrasi saja pada kesepakatan tim Bapemperda setanah Papua agar mendorong hasil rekomendasi ke pemerintah pusat,” terangnya.

    Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Sekda Papua Barat, Ali Baham Temongmere, belum memberikan tanggapan meskipun telah dikonfirmasi melalui aplikasi pesan WhatsApp. (*/red)

    Latest articles

    Polri Tuntaskan Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak Untuk Jamin Keamanan dan...

    0
    JAKARTA, Linkpapua.com– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak dimulai pada 1 Mei 2025....

    More like this

    Polri Tuntaskan Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak Untuk Jamin Keamanan dan Iklim Investasi

    JAKARTA, Linkpapua.com– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan...

    Wabup Bintuni Sidak Rumah Bantuan di Korano Jaya: Sio … Bagus-Bagus Ini Terbengkalai

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara, menyayangkan kondisi puluhan...

    Ratusan Kendaraan yang Ditilang semakin Menumpuk, Polisi Minta Warga Ambil Kendaraannya

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang diamankan...