26.7 C
Manokwari
Kamis, Februari 6, 2025
26.7 C
Manokwari
More

    Raih WTP Ke-6 , DPRD Apresiasi Kerja Keras Pemda Raja Ampat

    Published on

    RAJA AMPAT – DPRD Raja Ampat mengapresiasi penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke- 6 kalinya yang diraih pemda setempat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat.

    “Predikat Opini WTP yang di terima Pemda Raja Ampat sudah 6 kali berturut-turut, maka ini patut diapresiasi”, ucap Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey, saat pidato pembukaan rapat paripurna masa sidang kedua dalam rangka pembahasan Raperda LKPD hasil audit BPK Tahun Anggaran 2019, di ruang Sidang DPRD, Senin (24/8/2020).

    Baca juga:  Sukseskan Germas, Pemkab Raja Ampat Gelar Pertemuan Lintas Sektor

    Abdul Wahab menyampaikan, opini WTP yang berikan BPK kepada pemerintah daerah enam kali berturut-turut ini menunjukkan sistem pelaporan penggunaan keuangan daerah tidak memiliki masalah.

    Lanjutnya, Pada tanggal 12 maret 2019 ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dinamika perkembangan pemerintah daerah guna menjawab permasalahan daerah termasuk pengelolaan keuangan yang terjadi selama ini.

    Baca juga:  Perkenalkan Budaya-Kerajinan, Pemkab Raja Ampat Gelar Festival Suling Tambur

    Penyempurnaan PP Nomor 12 Tahun 2019 juga dalam rangkah menjaga tiga pilar tata kelola keuangan yang baik yakni, transparasi, akuntabitas dan partisipatif.

    “Laporan keuangan hasil audit BPK ini sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan daerah”, ujar Abdul Wahab.

    Menurutnya, pemeriksaan BPK ini bisa memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah meskipun belum mampu sepenuhnya meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan.

    Baca juga:  Asisten I Pemprov PB Wanti-wanti ASN: Tetap Netral, Kita Diawasi Bawaslu  

    “Diharapkan pemda Raja Ampat lebih meningkatkan lagi managemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih kredible sehingga bisa lebih efektif, efesien, transparan dan akuntable agar terap pertahankan Opini WTP”, pintanya.

    Pembukaan sidang paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyerahan materi LKPD tahun anggaran 2019 sekaligus penandatangan berita acara.

    Turut hadir Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, Sekda Yusuf Salim, dan seluruh Forkopimda di lingkup Pemda Raja Ampat. (LPB4/Red)

    Latest articles

    Gugatan DAMAI Ditolak MK, YOJOIN melenggang menuju Pelantikan

    0
    JAKARTA,LinkPapua.com – Kabupaten Teluk Bintuni resmi memiliki pemimpin baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pemohon Daniel Asmorom- Alimudin Baedu ( DAMAI). Keputusan ini mengakhiri...

    More like this

    Seluruh Gugatan Pilkada Raja Ampat Ditolak, Orideko-Mansur Segera Dilantik

    JAKARTA, Linkpapua.com-Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak tiga gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)...

    GRD Temukan Pelanggaran Seleksi CPNS Raja Ampat: Ada Kuota OAP Diambil Non-OAP

    RAJA AMPAT, Linkpapua.com - Ketua Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) Komite Kabupaten Raja Ampat, Yohan...

    Sekda Raja Ampat Tantang ASN Tunjukkan Kinerja Lebih Baik di 2025

    RAJA AMPAT, Linkpapua.com - Sekretaris Daerah Raja Ampat Yusuf Salim memimpin apel perdana 2025...