25.6 C
Manokwari
Rabu, Juni 25, 2025
25.6 C
Manokwari
More

    PTUN Makassar Kabulkan Permohonan Banding Dominggus Urbon dan George Dedaida

    Published on

    MAKASSAR, Linkpapua.com-Dominggus Adrian Urbon dan George Karel Dedaida boleh bernapas lega. Itu setelah permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pieter Welikin, SH dan Yohanis Gewab, SH diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, Sulawesi Selatan.

    Meski telah dilantik sejak 2020 lalu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) melalui mekanisme pengangkatan jalur Otonomi Khusus (Otsus) hingga kini masih terus menuai polemik.

    Pantia pelaksana (Pansel) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dinilai melanggar mekanisme dan tidak memenuhi keadilan karena perwakilan di beberapa Daerah tidak di lolos dalam seleksi, sebut saja Kabupaten Fak-fak dan Kabupaten Manokwari Selatan.

    Baca juga:  Hari ini Reshuffle, Hadi Ganti Mahfud, AHY jadi Menteri ATR/BPN

    Para penggugat yakni Sahaji Refideso, Vincentius Paulinus Baru, Dorthea Monica Mandacan, dan Yonadap Trogea pada Februari 2021 lalu, gugatannya diterima oleh PTUN Jayapura.

    Pihak tergugat dalam hal ini, Dominggus Adrian Urbon dan George Karel Dedaida melalui Kuasa Hukum Urbon dan Dedaida, Pieter Wellikin, dan Yohanis Gewab mengajukan Banding ke PTUN Makassar, Sulsel banding pada 19 Februari 2021. Banding yang mereka ajukan pun juga diterima.

    Baca juga:  Sah! Aset Eks PT Cokran Bernilai Rp 6,1 Triliun Kini Jadi Milik Pemkab Mansel

    Namun terlepas dari diterimanya banding tergugat, Pieter Welikin, selaku kuasa hukum Dominggus dan George mengungkap, keputusan yang dikeluarkan oleh PTUN Jayapura pada Februari 2021 lalu memang belum bersifat konkret.

    “Karena objek sengketa masih memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat belum bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009,” kata Pieter, Sabtu (7/8/2021).

    Baca juga:  Bupati-Wakil Bupati Teluk Bintuni Dilantik 18 Juni, Sekda: Kami Sudah Bentuk Panitia

    Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar tersebut dibacakan pada Jumat (25/6/2021) yang dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh Rohani SH selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang beperkara ataupun kuasa hukumnya.

    Pieter mengaku, dalam laman resmi PTUN Makassar yang diunggah diketahui bahwa Majelis Hakim Tinggi yang diketuai oleh  M. Ilham Lubis, memberikan pertimbangan hukum atas putusan banding dalam register perkara nomor: 66/B/2021/PTTUN.MKS/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar.(LP2/red)

    Latest articles

    Workshop Pengelolaan Keuangan Desa, Gubernur Papua Barat Tekankan Transparansi-Akuntabilitas

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan...

    More like this

    Pencurian di Puskesmas Sanggeng jadi Perhatian Kepolisian, Polisi Kantongi Nama 5 Pelaku

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Aksi pencurian yang sempat menjadi perhatian luas di puskesmas Sanggeng pekan lalu...

    Polresta Manokwari Tangkap Wanita Pemilik Ganja di Pami

    MANOKWARI, Linkpapua.com– Satresnarkoba Polresta Manokwari berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana berupa peredaran narkotika jenis...

    Polresta Manokwari Ungkap Kasus Miras Ilegal Jenis Ballo, 2 Tersangka Diamankan

    MANOKWARI, Linkpapua.com– Satresnarkoba Polresta Manokwari berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Pangan berupa peredaran minuman...