MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Barat menegaskan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden. PSI menilai usulan ini mencederai demokrasi.

Ketua DPW PSI Papua Barat Purwanto yang ditemui di Manokwari, Kamis (3/3/2022) mengatakan, polemik perpanjangan masa jabatan presiden adalah wacana yang tidak perlu direspons. Sebab konstitusi jelas tidak sejalan dengan usulan itu.

“PSI Papua Barat tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut kami, idealnya pemilihan presiden, pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota) tetap terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024 diikuti pelaksanaan pilkada serentak pada bulan November 2024, sebagaimana kesepakatan antara DPR, pemerintah dan KPU,” tegas Purwanto.

Menurut dia, alasan situasi pandemi dan pemulihan ekonomi sangat tidak relevan. Faktanya kata dia, kita pernah menyelenggarakan pilkada dengan damai dan sukses di tengah puncak pandemi pada akhir 2020 lalu.

“Pemilu sebagai perwujudan negara demokratis. Sehingga penundaan Pemilu tanpa alasan yang benar-benar bersifat force majeure tentunya akan mencederai demokrasi kita,” ucapnya.

Dikatakan bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi kuat rakyat agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen UUD 1945. Sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi maksimal tiga periode.

“Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali, begitu juga Pak JK bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil Presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan di 2024,” paparnya.

Purwanto mengatakan penolakan PSI ini sebagai wujud kecintaan pada demokrasi. Dan juga tidak mengganggu dukungan PSI pada Jokowi.

“Kami sebagai pencinta dan pengagum Pak Jokowi, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Pak Jokowi memimpin Indonesia kembali, namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali,” tuturnya. (LP2/Red)