MAKASSAR, linkpapua.com – Proyek hulu migas Tangguh Train 3 telah memasuki tahap penyelesaian. Bobot pengerjaan telah mencapai 98 persen hingga November 2022.
Demikian yang terungkap dalam lokakarya ketanagakerjaan yang melibatkan para pemangku kepentingan. Di antaranya Pemprov Papua Barat, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat, Teluk Bintuni, Fakfak, Manokwari dan Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong, CSTS dan Subkontraktor di Makassar pada tanggal 17-18 November 2022.
Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan informasi terbaru terkait perkembangan proyek Tangguh Train 3 yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Terutama berkaitan dengan kelaziman dalam setiap pelaksanaan projek yang mendekati penyelesaian. Pemulangan pekerja (demobilisasi) menjadi bagian dari rencana kerja projek itu sendiri.
Dilaporkan bahwa hingga November 2022, kemajuan proyek ini telah mencapai lebih dari 98% rampung. Adapun pekerjaan yang kini masih berlangsung dalam rangka penyelesaian proyek meliputi antara lain pemasangan dan pengetesan seluruh peralatan.
Yang meliputi perpipaan, struktur besi/pipe rack, pemasangan instrumen dan peralatan listrik serta telekomunikasi. Termasuk, pekerjaan mekanikal, serta pekerjaan pre-commissioning/commissioning yang dikerjakan oleh pekerja berketerampilan khusus, bersertifikat dan mempunyai pengalaman di bidang minyak dan gas.
Seiring dengan rampungnya sebagian besar pekerjaan, secara alamiah pun kebutuhan atas tenaga kerja berangsur-angsur berkurang. Hingga tidak ada lagi perekrutan tenaga kerja baru untuk proyek ini.
Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw dalam sambutannya yang disampaikan oleh Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, Melkias Warinussa mengatakan, adanya proyek Tangguh yang dilaksanakan di Papua Barat merupakan suatu kebanggaan. Karena proyek ini telah menyerap tenaga kerja baik lokal maupun nasional.
“Meskipun penyerapannya dapat lebih dimaksimalkan. Berkenaan dengan hal tersebut menjadi suatu pekerjaan besar bagi provinsi ini untuk menyiapkan sumber daya manusia yang lebih siap pakai dan berkualitas agar dapat mengisi berbagai lowongan jabatan yang tersedia,” jelasnya.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo menyampaikan bahwa seluruh aktivitas untuk meningkatkan produksi gas bumi, yang merupakan projek pemerintah pusat yang dilakukan di Kabupaten Bintuni, dalam hal ini PSN Tangguh Train 3, telah dilaporkan kepada Kementerian ESDM akan selesai pada tahun 2023.
“Selama proyek PSN tersebut berlangsung, banyak dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat guna terus memastikan kelancaran dan keandalan penyelesaiannya, termasuk dukungan atas ketersediaan tenaga kerja, sesuai kebutuhan perusahaan yang telah dimiliki oleh daerah”, jelas Subagyo.
“Selama PSN berlangsung, banyak juga masukan berarti bagi operator KKKS kami, yang didapatkan dari hasil koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, utamanya dalam memastikan keterbukaan informasi terkait ketenagakerjaan, hingga pada tahapan akhir kembalinya para pekerja, seperti yang didiskusikan dalam lokakarya ketenagakerjaan dimaksud,” tutup Subabgyo.
Tangguh Sustainability Project Manager BP Indonesia, Budy Hermawan menambahkan, kerja sama serta kolaborasi terus dilakukan bersama dengan SKK Migas dan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat untuk memastikan semua pihak mendapatkan informasi terkini dari perkembangan proyek Tangguh Train 3. Salah satunya adalah melalui lokakarya ketanagakerjaan ini.
“Sejak mulai awal konstruksi sampai dengan awal November 2022, proyek Tangguh Train 3 melalui kontraktornya CSTS telah mempekerjakan lebih dari 5.400 pekerja asal Papua yang terdiri dari masyarakat asli (indigenous people), Teluk Bintuni, Fakfak, Sorong, Manokwari serta wilayah lain dari Provinsi Papua Barat termasuk lulusan dari Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas (P2TIM) Teluk Bintuni sebanyak 262 orang,” paparnya.
Selain itu, lebih dari 4.000 pekerja asal Papua telah mengikuti pelatihan mulai dari keterampilan komputer, Bahasa Inggris, Keselamatan kerja, dan pelatihan-pelatihan teknis lainnya. Hal ini diharapkan juga dapat menjadi bekal pengalaman para pekerja setelah tidak lagi bekerja untuk proyek Tangguh Train 3.
Para pekerja yang telah dan akan dipulangkan (demobilisasi), dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta kebijakan lain yang relevan. Semua aspek demobilisasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor dan masing-masing perusahaan subkontraktor; dengan pengawasan dari manajemen proyek Tangguh Train 3. (*/Red)