MANOKWARI, Linkpapua.com – Pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2023 Pemprov Papua Barat yang sedianya digelar hari ini, akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan setelah Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Pj Sekda Dance Sangkek berhalangan hadir.

“Yang jelas dari pihak eksekutif hari ini berhalangan tetap sehingga sidang paripurna ditunda sampai ada pemberitahuan berikutnya,” ujar pimpinan sidang DPR Papua Barat Saleh Siknun usai menanyakan ketidakhadiran eksekutif kepada tujuh fraksi di DPR Papua Barat.

Sesuai informasi, Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat ini sedang berada di Jakarta. Sementara Pj Sekda Dance Sangkek tengah berada di Kabupaten Kaimana dalam rangka penyambutan kunjungan kerja Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Sementara, sesuai aturan, batas waktu pembahasan materi RAPBD induk 2023 yakni pada 30 November 2022. Dijelaskan Saleh, tahapannya masih alot. Saat ini eksekutif belum menyerahkan dokumen KUA-PPAS secara resmi melalui sidang paripurna DPR.

“Kami sudah menyurat sampai tiga kali untuk meminta dokumen KUA-PPAS RAPBD induk 2023. Materi pun sudah diserahkan ke DPR beberapa waktu lalu. Namun belum diserahkan secara resmi melalui sidang paripurna,” terang Saleh.

Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor usai pembukaan sidang mengaku akan menyurat kepada Mendagri untuk meminta penambahan waktu pembahasan materi KUA-PPAS RAPBD induk 2023. Menurutnya, pembahasan akan molor melewati batas waktu 30 November.

“Sehingga kita butuh tambahan waktu,” ucapnya.

Dia mengatakan, DPR sebelumnya sudah berulang kali menyurat kepada eksekutif agar dokumen KUA PPAS segera diserahkan. Namun permintaan itu tak direspons.

“Baru diserahkan kepada DPR pada 26 November.
Hari ini baru bisa dilaksanakan pembukaan paripurna pembahasan. Jadi sidang tadi kita tunda sambil menunggu pj gubernur. Karena ini merupakan kepentingan besar masyarakat. Surat kita sudah serahkan ke eksekutif sebanyak tiga kali namun kita juga akan menyurat kepada Mendagri untuk ada penambahan waktu, ” ujarnya.

Dia menilai pemerintah kurang serius menyikapi materi RAPBD induk 2023. Jika memang Penjabat Gubernur ada kesibukan maka paling tidak ada yang bisa mewakili.

Wakil Ketua I DPR Papua Barat Ramlee Lolando Mansawan menambahkan, penundaan sesuai mekanisme paling lama yakni tiga hari.

“Penundaan ini, paling lama tiga hari sesuai mekanisme,” terangnya.

Dian mengajak pemerintah serius dalam melakukan pembahasan materi RAPBD. Disinggung soal penggunaan pergub dalam RAPBD induk 2023 dia mengaku saat ini materi KUA-PPAS sudah ada di DPR dan siap dilakukan pembahasan.

Sementara, Wakil Ketua II DPR Papua Barat Saleh Siknun menambahkan, DPR harus memaksakan membuka rapat paripurna, karena DPR percaya pasti eksekutif memiliki jadwal pembahasan.

“Kami percaya eksekutif punya penjadwalan soal pembahasan. Paling tidak jika Pj Gubernur ada kesibukan maka paling tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada kami. Atau paling tidak ada perwakilan dari TAPD,” paparnya.

Dia menilai secara aturan pembahasan RAPBD induk 2023 ini sudah mengalami keterlambatan. (LP9/Red)