JAKARTA, Linkpapua.com – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (2/4). Rakor dihadiri seluruh gubernur se-Indonesia.

Rakor membahas tantangan pembangunan daerah dalam penuntasan kemiskinan dan stunting. Para gubernur juga diminta memberikan gambaran strategis mengenai infrastruktur dasar daerah yang harus terpenuhi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah pusat membutuhkan masukan dari gubernur atau pj gubernur dalam menjawab permasalahan daerah. Persoalan paling mendasar yang dihadapi saat ini adalah kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Kita berharap ada masukan dari gubernur mengenai dua problem ini agar bisa dipecahkan bersama-sama. Seban pelayanan dasar harus terus ditingkatkan,” jelasnya.

Dikatakan Suharso, terdapat 2 hal yang menjadi permasalahan dasar di daerah. Yakni pembangunan infrastruktur keras atau hard infrastructure dan infrastruktur halus atau soft infrastrukcture.

“Semua ini harus ditata bersama sama. Infrastruktur keras dan halus memiliki urgensi yang sama. Yang harus dijalankan secara komfrehensif di daerah,” terang Suharso.

Adapun infrastruktur keras meliputi pembangunan jalan dan pengadaan air bersih. Berdasarkan data, realisasi pembangunan jalan nasional telah 100%, jalan provinsi 75%, dan jalan kabupaten/kota sebesar 65%.

Dikatakan Suharso, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang jalan. Dari Inpres tersebut dianggarkan Rp32 triliun pada tahun 2023 yang realisasi anggarannya akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2024.

“Akan ada beberapa inpres terkait infrastruktur yang akan diterbitka. Yakni Inpres tentang air untuk pengadaan sumber pengolahan air bersih, lalu Inpres tentang gas kota yang masih dalam tahap pembahasan,” tambahnya.(LP13/Red)