26.3 C
Manokwari
Rabu, Juli 24, 2024
26.3 C
Manokwari
More

    Pemprov Papua Barat Soroti Permohonan Izin Sektor Perikanan dan Pertambangan PBD

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Dua sektor utama di wilayah Provinsi Papua Barat Daya (PBD), yaitu perikanan dan pertambangan, masih mengajukan permohonan izin ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

    Hal ini menjadi sorotan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Papua Barat, Supriatna Djalimun, yang mengungkapkan bahwa saat ini Pemprov Papua Barat tidak lagi mengawasi pemerintahan kabupaten/kota di wilayah PBD.

    “Namun, sampai sekarang masih ada permohonan izin ke kami soal penangkapan ikan, bahkan perizinan soal penambangan,” kata Supriatna saat memimpin apel gabungan Pemprov Papua Barat di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (19/5/2023).

    Baca juga:  Terlibat Aksi Pemalangan, Sejumlah ASN Papua Barat Terancam Dipecat

    Supriatna mengungkapkan bahwa jika proses ini terus berlanjut, dapat berpotensi menjadi masalah pada kemudian hari.

    “Jika kami belum bisa memberikan layanan perizinan, sebaiknya dilakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar tidak memberatkan masyarakat,” paparnya.

    Ia mengakui telah menjalin koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan PBD. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait perizinan tersebut.

    Baca juga:  Lambert Jitmau Terima Surat Tugas dari Golkar sebagai Calon Gubernur PBD 2024

    “Sekarang di sana (PBD) ada pemerintahan sendiri, sedangkan di sistem kita itu sudah dipisahkan. Itu jadi kendalanya,” ungkapnya.

    Supriatna menyatakan, jika PBD belum memiliki organisasi perangkat daerah (OPD) sendiri, setidaknya mereka yang menanganinya harus memiliki surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, Pemprov Papua Barat juga tidak melakukan pengambilalihan.

    Baca juga:  Bawaslu: Kandidat jangan buru-buru lakukan konvoi kemenangan

    Terkait jumlah permohonan izin, Supriatna tidak dapat memberikan angka pasti karena permohonan izin harus diajukan ke dinas terkait terlebih dahulu.

    “Jumlahnya itu ada dinas teknis. Kita setelah ada dinas teknis memberikan rekomendasi di situ saja buat, kita proses. Jadi, kita hanya memberikan izin sesuai dengan pertimbangan,” paparnya.

    Ia berharap agar Pemprov PBD segera mengambil langkah yang tepat dalam menangani situasi ini. (LP9/Red)

    Latest articles

    Tegas! DAP Dukung Orgenes Wonggor jadi Ketua DPR PB 2024-2029

    0
    MANOKWARI, linkpapua.com- Dukungan kepada Orgenes Wonggor untuk kembali duduk sebagai Ketua DPR Papua Barat periode 2024-2029 terus mengalir. Kali ini datang dari Dewan Adat...

    More like this

    Tegas! DAP Dukung Orgenes Wonggor jadi Ketua DPR PB 2024-2029

    MANOKWARI, linkpapua.com- Dukungan kepada Orgenes Wonggor untuk kembali duduk sebagai Ketua DPR Papua Barat...

    Kajati Papua Barat Paparkan Sejumlah Capaian pada Momentum HBA ke- 64

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pada momentum Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 64 tahun ini, Kepala Kejaksaan...

    Kajati Papua Barat Harap HBA ke-64 jadi Momentum Introspeksi Diri

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-64,...