25.1 C
Manokwari
Senin, Juni 23, 2025
25.1 C
Manokwari
More

    Pemprov Papua Barat Perkuat Akses OAP dalam Proyek Pengadaan Pemerintah

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat komitmen memperkuat akses pengusaha orang asli Papua (OAP) dalam proyek pengadaan barang dan jasa (barjas) pemerintah.

    Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan focus group discussion (FGD) di Hotel Aston Niu, Selasa (27/5/2025), yang secara khusus membahas upaya afirmasi dan pemberdayaan pengusaha asli Papua.

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, mengungkapkan alokasi belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun belum berdampak signifikan bagi pelaku usaha OAP. Padahal, Papua Barat memiliki potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia yang besar.

    Baca juga:  Pemekaran 203 Kampung di Pegaf Papua Barat Masuk Tahap Akhir

    Menurutnya, pengusaha asli Papua masih menghadapi berbagai kendala sistemik, seperti keterbatasan akses informasi pengadaan, lemahnya kapasitas manajerial dan teknis, sulitnya akses permodalan, persaingan yang tidak setara, hingga minimnya partisipasi dalam proyek pemerintah.

    Dia menegaskan, pelaksanaan FGD ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019, serta prinsip affirmative action bagi masyarakat asli Papua.

    Baca juga:  Ketua KPU Teluk Bintuni Resmi Buka Rapat Pleno Hasil Pemilu 2024

    FGD ini, lanjut Werinussa, bertujuan menciptakan ekosistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan berpihak kepada pengusaha OAP. Namun prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas tetap menjadi pijakan utama.

    “Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan peraturan yang berkualitas dan berpihak pada rakyat, melakukan proses legislasi yang partisipatif, memastikan implementasi dan evaluasi berkelanjutan, serta menjadikan pengusaha asli Papua sebagai subjek, bukan objek pembangunan,” ujarnya.

    Baca juga:  Plt. Sekda Papua Barat: Semua Pengadaan Harus Dilakukan Online

    Forum ini juga diharapkan menjadi momentum untuk merumuskan regulasi afirmatif yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga implementatif di lapangan. Mekanisme dan strategi pelaksanaannya pun ditargetkan langsung menyentuh kebutuhan riil pengusaha asli Papua.

    Dia menambahkan, langkah hari ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan panjang mewujudkan keadilan ekonomi di Papua Barat. Kolaborasi semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan. (LP14/red)

    Latest articles

    Kepala Kampung Yensawai Timur Gerakkan Pembentukan Koperasi Merah Putih

    0
    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Kepala Kampung Yensawai Timur, Fredik Bunmam, menggerakkan masyarakat untuk membentuk badan pengurus tingkat kampung Koperasi Merah Putih. Kegiatan ini berlangsung...

    More like this

    Kepala Kampung Yensawai Timur Gerakkan Pembentukan Koperasi Merah Putih

    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Kepala Kampung Yensawai Timur, Fredik Bunmam, menggerakkan masyarakat untuk membentuk...

    Kasus Tambang Malut, GP Nuku Sebut Penangkapan 11 Warga Maba Sangaji Langgar Konstitusi

    MALUKU UTARA, LinkPapua.com - Sekjen Gerakan Pemuda Nuku (GP Nuku), Mochdar Soleman, menyoroti penangkapan...

    Jelang Hari Bhayangkara Ke-79 Polda Papua Barat Laksanakan Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Manokwari

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua Barat menggelar...