25.7 C
Manokwari
Selasa, Juni 3, 2025
25.7 C
Manokwari
More

    Pemprov Papua Barat Perkuat Akses OAP dalam Proyek Pengadaan Pemerintah

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat komitmen memperkuat akses pengusaha orang asli Papua (OAP) dalam proyek pengadaan barang dan jasa (barjas) pemerintah.

    Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan focus group discussion (FGD) di Hotel Aston Niu, Selasa (27/5/2025), yang secara khusus membahas upaya afirmasi dan pemberdayaan pengusaha asli Papua.

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat, Melkias Werinussa, mengungkapkan alokasi belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencapai triliunan rupiah setiap tahun belum berdampak signifikan bagi pelaku usaha OAP. Padahal, Papua Barat memiliki potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia yang besar.

    Baca juga:  Pemprov dan DPR Papua Barat Siap Bahas Rancangan KUA-PPAS APBD-P 2023

    Menurutnya, pengusaha asli Papua masih menghadapi berbagai kendala sistemik, seperti keterbatasan akses informasi pengadaan, lemahnya kapasitas manajerial dan teknis, sulitnya akses permodalan, persaingan yang tidak setara, hingga minimnya partisipasi dalam proyek pemerintah.

    Dia menegaskan, pelaksanaan FGD ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019, serta prinsip affirmative action bagi masyarakat asli Papua.

    Baca juga:  Pelajar di Kaimana Sambut Positif Program Layanan Kesehatan Dinkes PB

    FGD ini, lanjut Werinussa, bertujuan menciptakan ekosistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan berpihak kepada pengusaha OAP. Namun prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas tetap menjadi pijakan utama.

    “Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan peraturan yang berkualitas dan berpihak pada rakyat, melakukan proses legislasi yang partisipatif, memastikan implementasi dan evaluasi berkelanjutan, serta menjadikan pengusaha asli Papua sebagai subjek, bukan objek pembangunan,” ujarnya.

    Baca juga:  Pemprov Papua Barat Siapkan Lahan untuk Gedung Baru DPR dan MRPB

    Forum ini juga diharapkan menjadi momentum untuk merumuskan regulasi afirmatif yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga implementatif di lapangan. Mekanisme dan strategi pelaksanaannya pun ditargetkan langsung menyentuh kebutuhan riil pengusaha asli Papua.

    Dia menambahkan, langkah hari ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan panjang mewujudkan keadilan ekonomi di Papua Barat. Kolaborasi semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan. (LP14/red)

    Latest articles

    Korlantas Polri Resmi Mulai Tahap Sosialisasi Wujudkan Indonesia Zero Truk ODOL

    0
    JAKARTA, Linkpapua.com-Korlantas Polri resmi memulai tahap sosialisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia menuju Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL). Kakorlantas Irjen Polisi Agus Suryonugroho mengatakan...

    More like this

    Korlantas Polri Resmi Mulai Tahap Sosialisasi Wujudkan Indonesia Zero Truk ODOL

    JAKARTA, Linkpapua.com-Korlantas Polri resmi memulai tahap sosialisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia menuju Zero Over...

    Kejati Papua Barat Dapat Dukungan Pengamanan dari Personel TNI

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Untuk menjaga keamanan dilingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat maupun Kejaksaan Negeri (Kejari)...

    Hari Lahir Pancasila, Dandim Mansel Tegaskan Komitmen Ideologi Bangsa

    MANSEL, LinkPapua.com - Dandim 1808/Manokwari Selatan (Mansel) Letkol Inf Irwansyah menekankan komitmen terhadap ideologi...