TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni, Papua Barat, menegaskan proyek pembangunan TK Bhayangkari tidak mangkrak dan masih berjalan secara bertahap.

Penegasan ini disampaikan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora) sebagai klarifikasi atas pemberitaan sejumlah media yang menyebut proyek senilai Rp6 miliar itu terbengkalai.

Kepala Disdikbudpora Teluk Bintuni, Henry Donald Kapuangan, menyampaikan klarifikasi ini dalam konferensi pers di Bintuni, Minggu (15/6/2025). Dia didampingi Kabid Pendidikan Dasar sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Solikhudin, dan Kasubag Perencanaan, Ahmad Masrur.

Isu proyek mangkrak mencuat setelah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti menyoroti progres fisik pembangunan TK Bhayangkari milik Polres Teluk Bintuni yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah dicairkan. Direktur Eksekutif YLBH, Yohanes Akwan, bahkan meminta atensi Polda Papua Barat terkait hal ini.

Menanggapi hal itu, Solikhudin menegaskan bahwa informasi yang menyebut proyek mangkrak adalah tidak benar. Dia menjelaskan, proyek dilaksanakan secara bertahap dan saat ini masih berlanjut.

“Pekerjaan ini tidak mangkrak. Proyeknya memang bertahap dan masih ada kelanjutan ke tahap berikutnya. Proyek ini juga sudah diperiksa oleh BPK RI,” ujarnya.

Terkait isu pencairan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk pengadaan mebeler, Kasubag Perencanaan Ahmad Masrur menyebut bahwa tidak pernah ada anggaran tersebut dalam dokumen Disdikbudpora.

“Pengadaan mebeler belum dianggarkan karena bangunan fisik belum selesai. Mebeler baru bisa diadakan jika bangunan sudah siap,” katanya.

Pernyataan tersebut ditegaskan kembali Kepala Disdikbudpora. “Setelah kami lakukan pengecekan, tidak ada anggaran Rp1,5 miliar dalam pembiayaan kami untuk pengadaan mebeler. Kami pastikan proyek pembangunan TK Bhayangkari masih berjalan dan akan dilanjutkan sesuai ketersediaan anggaran,” paparnya.

Dia juga memastikan bahwa pihaknya akan terus menyampaikan informasi berdasarkan data agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.

“Kami ingin agar informasi ini tidak menjadi bola liar. Pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunan TK Bhayangkari dan kami terbuka terhadap pengawasan dari semua pihak,” pungkasnya. (LP5/red)