MANOKWARI, linkpapua.com– Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan, arah pembangunan pada 2024 akan fokus pada 5 prioritas. Karena itu, postur APBD harus selaras dengan program agar bisa mencapai sasaran.
“Esensi APBD adalah memberikan hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mengatasi berbagai masalah dalam struktur kehidupan masyarakat. Arah kebijakan pada 2024 diambil dari rencana pembangunan daerah (RPD) 2023-2026 serta diselaraskan dengan prioritas nasional sesuai arahan rencana kerja pemerintah tahun 2024,” ujar Ali Baham dalam rapat Penjelasan Gubernur Terkait Nota Keuangan Raperda APBD 2024, Senin (27/11/2023).
Menurut Ali Baham, 5 prioritas pembangunan yakni, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas.
Dikatakan Ali Baham, dari kelima prioritas daerah tersebut, di dalamnya terkandung nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dengan transformasi sosial ekonomi daerah. Selain itu, diharapkan juga memperkuat dukungan berbagai sektor.
“Kondisi Papua Barat tahun 2024 masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia dan nasional. Perekonomian Papua Barat pada 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding 2023 dan 2022. Tetapi semua ini bisa kita capai dengan daya dukung semua bidang,” jelas Ali Baham.
Ali Baham juga menjelaskan, akan banyak tantangan yang dihadapi di 2014. Di antaranya implementasi masyarakat ekonomi asean (MEA ), di mana Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tertinggi di Asean, termasuk di dalamnya penduduk Papua Barat sebagai konsumen terbesar dan memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja profesional.
“Kita dihadapkan pada masih lemah dan kurangnya kualitas SDM. Ini mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja di Papua Barat,” katanya.
Selanjutnya, adanya kelemahan pada struktur produksi domestik. Antara lain tingginya ketergantungan pada ekspor bahan baku yang berasal dari sumber daya alam bernilai tambah rendah akan membuat pertumbuhan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga. Juga tingginya ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok yang harus didatangkan dari luar papua barat.
“Selain itu kondisi lingkungan investasi dan perekonomian daerah yang kurang kondusif menyebabkan lemahnya iklim investasi serta kurangnya minat investasi sektor swasta,” kata Ali Baham.
Faktor selanjutnya adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal akibat belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran dalam mengelola dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Adapun prospek dan peluang perekonomian daerah yang dapat dimaksimalkan di Papua Barat antara lain meliputi, potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan sepenuhnya. Lalu membaiknya kondisi infrastruktur pendukung perekonomian Papua Barat.
Ali Baham mengatakan, terbukanya peluang pasar ekspor dan danya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan daerah yang berpihak kepada peningkatan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan berinvestasi.
“Hal lain yang jadi prospek adalah komitmen dan dukungan pemerintah kabupaten/kota pada pengembangan potensi unggulan Regional. Juga pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri,” katanya.
Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKPD tahun 2024, diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang diwujudkan dalam kebijakan umum APBD dan prioritas Plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPR Papua Barat.
Adapun gambaran ringkas rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :
Pendapatan sebesar Rp3.828.192.840.048,00 dengan uraian sebagai berikut.
1.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.532.315.579.108,00 terdiri dari Pajak daerah sebesar Rp 394.312.210.028,00. Retribusi Daerah sebesar Rp5.652.184.099,00. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp31.451.453.512,00. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp100.899.731.469,00.
2. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp3.294.203.609.940,00 terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp2.450.312.787.940,00, dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur Rp843.890.822.000,00.
3. Laiin lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 1.673.651.000,00.
Adapun belanja sebesar Rp 4.586.649.130.308,00 dengan uraian sebagai berikut.
1. Belanja operasi sebesar RP 2.242.615.210.509,00 Triliun terdiri dari. Belanja Pegawai sebesar Rp 809.824.177.256,00. Belanja barang dan Jasa sebesar Rp 905.992.774.537,00. Belanja Hibah sebesar Rp 525.696.258.716,00. Belanja bantuan Sosial sebesar Rp 1.102.000.000,00.
2.Belanja Modal sebesar Rp 621.569.246.293,00 terdiri dari
Belanja modal tanah sebesar Rp 11.465.748.604,00. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 41.378.612.219,00. Belanja modal Gedung dan Bngunan sebesar Rp94.447.120.940,00. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 474.277.764.530,00.
3.Belanja tidak terduga sebesar Rp 188.487.250.000,00
4. Belanja Transfer sebesar Rp 1.533.977.423.506,00 terdiri dari
Belanja bagi hasil sebesar Rp 300.408.353.213,00. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 1.233.569.070.293,00.
Pembiayaan sebesar Rp 758.456.290.260,00 dengan uraian sebagai berikut
1. Penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 758.456.290.260,00.
2. pengeluaran pembiayaan daerah yaitu penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)
(LP1/red)
