MANOKWARI, Linkpapua.com- DPRD Kabupaten Manokwari menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari tahun 2020, Jumat (23/7/2021). Berlangsung dalam kondisi pandemi Covid-19, rapat digelar secara hybrid (virtual dan tatap muka).

Hadir langsung dalam rapat paripurna istimewa ini, yakni Ketua dan Wakil Ketua I DPRD Manokwari dan sembilan anggota dewan. Hadir juga Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Manokwari. Sementara itu, anggota dewan pimpinan perangkat daerah mengikuti secara virtual.

Anggota panitia khusus (pansus) LKPJ Bupati tahun 2020, Romer Tapilatu, yang membacakan rekomendasi menyoroti sejumlah hal, di antaranya hasil LHP BPK masih ada pembangunan sarana kesehatan yang tidak selesai 100 persen.

“Pembangunan rumah Kepala Puskesmas Tanah Rubuh baru mencapai 56 persen, pembangunan rumah tenaga kesehatan di Manokwari Utara baru mencapai 38 persen, dan pembangunan pagar Puskesmas Sidey baru 47 persen. Sehingga DPRD Manokwari merekomendasikan agar pemda melakukan pemantauan terhadap pembangunan tersebut agar tidak terjadi pemborosan. Selain itu, pengerjaannya wajib untuk diselesaikan,” ungkapnya.

Beberapa rekomendasi dan menjadi PR alias “pekerjaan rumah” untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari dirincikan Romer. Disampaikan agar dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemda bisa memastikan seluruh fasilitas kesehatan dalam keadaan baik agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Untuk bidang penataan ruang dan pekerjaan umum, direkomendasikan agar pembangunan drainase sesuai dengan kebutuhan. Pasalnya, di sejumlah daerah tidak terdapat drainase seperti di Kampung Wasegi Indah dan Ayambori. Padahal, daerah tersebut rentan banjir sehingga perlu adanya pendataan daerah mana saja yang menjadi prioritas pembuatan drainase.

“DPRD Manokwari juga menemukan banyaknya bangunan liar sehingga pemda perlu menertibkan lapak-lapak pedagang dan kios terutama di sepanjang jalan protokol agar lebih tertata rapi. Terdapat juga jalan lingkungan yang sudah rusak sehingga perlu dilakukan perbaikan ditahun anggaran berikutnya,” kata Romer.

Meskipun mendapat sejumlah catatan, DPRD Manokwari juga mengapresiasi sejumlah capaian pemda. Berdasarkan rasio kemandirian Pemkab Manokwari 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Biar begitu, kondisi ini masih menggambarkan masih rendahnya kemampuan daerah dari sisi pendapatan dalam menunjang pembangunan daerah. Realisasi pendapatan memberikan kontribusi terhadap APBD yang belum memenuhi target sebesar 77,5 persen.

Ini menunjukan sektor dana perimbangan dalam mendanai program dan kegiatan yang relatif cukup tinggi masih sangat bergantung pada transfer dari pusat. (LP3/Red)