Selasa, Januari 31, 2023
25.2 C
Manokwari
25.2 C
Manokwari
Selasa, Januari 31, 2023

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Pangdam Kasuari-SKK Migas Teken Kerja Sama, Wujudkan Program Tekan Stunting

SORONG, LinkPapua.com – Panglima Kodam XVIII/Kasuari menandatangani kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Hotel Aston, Sorong, Kamis (12/1/2023). Kerja sama ini dalam upaya mendukung Program Pengembangan Masyarakat (PPM) pada beberapa sektor.

Ada dua sektor yang menjadi consern kerja sama ini, yakni pada bidang infrastruktur dan kesehatan. Sektor ini difokuskan pada pembuatan sumur air bersih untuk mengurangi angka stunting.

Hadir dalam kegiatan tersebut Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, didampingi Danrem 181/PVT, Brigjen TNI Wawan Erawan, Danrem 182/Jazira Onim, Kolonel Inf. Hartono, dan Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo. Hadir pula Kepala Departemen Humas Wilayah Papua & Maluku, Galih Agusetiawan, Asintel Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Infanteri Andi Gus Wulandari, dan para pejabat Kodam.

Kepala SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo, menyampaikan apa yang dilakukan ini merupakan buah dari hasil kerja sama melalui komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang selama ini telah dilakukan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hingga menghasilkan sebuah komitmen bersama jajaran Kodam XVIII/Kasuari.

“Ini merupakan Perjanjian Kerja Sama Non Pengamanan pertama yang dimiliki antara SKK Migas dan pihak TNI di seluruh wilayah Republik Indonesia,” katanya.

Subagyo menambahkan, seirama dengan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), SKK Migas yang juga adalah institusi pemerintah juga dibebankan tugas oleh pemerintah untuk menghadirkan kedaulatan energi, sebagai modal dasar pemerataan perekonomian Indonesia. Targetnya untuk meningkatkan produksi minyak mentah hingga 1 juta BOPD dan gas bumi 12 BSCFD pada tahun 2030.

Baca juga:  Hasil Pengeboran Sumur PEP Zona 14 Papua Field, Kontribusi Minyak Bumi di Sorong Meningkat
Baca juga:  Dongkrak Industri Penunjang, ini 3 Program Strategis SKK Migas

“Bentuk wujud praktis dari kerja sama kegiatan sosial yang dilakukan dalam PKS non-pengamanan yang disepakati adalah mewujudkan dukungan nyata tersedianya sarana air bersih dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi angka stunting,” jelasnya.

Hal ini dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan sekaligus dalam upaya untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional KKKS di daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan penemuan lapangan migas baru dari hasil kegiatan eksplorasi migas yang bersifat “high risk high return”.

Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada SKK Migas atas proses sinergi dan saling berkolaborasi di daerah sehingga dapat memaknai dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat melalui penandatanganan kesepakatan PKS hari ini.

“Untuk menjawab tantangan di lapangan perlu memaknai filosofi bahwa sesuatu pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan instan, tetapi matang dalam berproses dan saling menyempurnakan, hingga proses hari ini dapat terjadi,” ungkap Gabriel Lema.

Pangdam juga menegaskan bahwa PKS non-keamanan inilah yang menjadi roh dari keamanan yang sejati karena secara fisik tidak terlihat, tetapi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita bersama terus mengupayakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik,” tuturnya.

Panglima menambahkan bahwa dengan dukungan sinergi pembinaan teritorial ketahanan wilayah yang melibatkan masyarakat melalui PPM di tiap wilayah Korem dan Kodim akan meminimalkan gangguan keamanan.

Dengan begitu, akan citra positif investasi dalam mewujudkan kemandirian energi bangsa dengan kelancaran operasional industri hulu migas di Papua Barat dan Papua Barat Daya terjaga. (*/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here