25.6 C
Manokwari
Sabtu, Juni 21, 2025
25.6 C
Manokwari
More

    Pagu Anggaran Turun di 2024, Plt Sekda PB Ingatkan OPD Hati-hati Belanja

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Plt Sekda Papua Barat Yacob Fonataba mengatakan, tahun 2024 menjadi tantangan berat karena terjadi penurunan pagu anggaran yang cukup besar. Karena itu, OPD harus berhati hati dalam menetapkan belanja prioritas.

    Hal ini diutarakan Yacob saat memimpin apel pagi di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (17/11/2023). Yacob juga berbicara banyak hal, termasuk disiplin pegawai.

    “Mudah-mudahan pimpinan OPD sudah menerima dan sudah dikaji bersama dengan kasubag perencanaan dan eselon 3 serta eselon 4. Penurunan pagu anggaran harus membuat OPD lebih selektif,” harap Yacob.

    Baca juga:  Kantor Redaksi Jubi di Kota Jayapura Dilempari Bom Molotov, 2 Mobil Terbakar

    Ia menjelaskan, penurunan pagu anggaran terbilang sangat signifikan. Penurunan ini perlu dikaji oleh semua OPD. Agar bisa ditetapkan program yang prioritas dan efisien.

    “Saya sudah mendapatkan informasi bahkan melihat sendiri bahwa ada OPD yang gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hampir tidak dibayarkan. Semua ini harus jadi perhatian kita,” ujarnya.

    Baca juga:  Gaji Guru PPPK SMA/SMK yang Baru Terima SK Terhitung sejak 1 Mei 2022

    Fonataba meminta pimpinan OPD segera melakukan kajian untuk prioritas kegiatan dan prioritas pembiayaan program. Sehingga bisa mendapatakan informasi untuk menetapkan pagu definitif.

    Hal berikutnya yang jadi penekanan Yacob, yaitu tanda tangan elektronik. Pimpinan OPD diwajibkan untuk membuat tanda tangan elektronik terutama Komisi Pelaksanaan Akreditasi (KPA), penjabat pembuat SPM, dan PPTK.

    Baca juga:  Pemkab Teluk Bintuni Segera Terbitkan SK ASN PPPK Formasi 2024

    “Karena di tahun 2024 kita sudah bekerja dengan sistem elektronik. Nanti koordinasi dengan BKD, Kominfo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,” katanya.

    Yacob juga menyinggung soal OPD yang penjabat eselon tiga dan esalon empatnya lowong. Ia mengatakan agar BKD dapat segera diinventarisir dan melapor ke gubernur untuk melakukan pengisian formasi yang kosong untuk efektivitas kinerja. (LP12/red)

    Latest articles

    Dominggus Sebut Baru 14 Koperasi Kampung di Papua Barat Berbadan Hukum

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyebut dari total 824 kampung di Papua Barat, baru 14 koperasi yang telah berbadan hukum. Hal...

    More like this

    Dominggus Sebut Baru 14 Koperasi Kampung di Papua Barat Berbadan Hukum

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyebut dari total 824 kampung di...

    Lomba Besei Kambe di Polda Kalteng, Sarana Lestarikan Budaya Lokal Dimomentum Hari Bhayangkara ke-79

    PALANGKARAYA, Linkpapua.com- Semarakkan Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng)...

    Pembangunan Tahap Dua Pasar Sanggeng akan Dilanjutkan, Hermus Sebut Ganti Untung yang Diberikan Objektif

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou bersama sejumlah pimpinan OPD meninjau langsung pasar sentral...