25 C
Manokwari
Sabtu, Mei 10, 2025
25 C
Manokwari
More

    MRPB Kantongi 4 Nama Calon Pj Gubernur PB, Disodorkan ke Kemendagri Lusa

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) telah mengantongi empat nama calon Penjabat Gubernur Papua Barat yang akan disodorkan ke Kemendagri. Empat nama itu sedianya akan disodorkan, Kamis lusa (13/4/2023).

    Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren kepada wartawan, Selasa (11/4/2023) mengatakan MRPB melalui rapat pokja dan seluruh anggota MRPB mengambil sikap soal calon Penjabat Gubernur Papua Barat. Hasilnya, ada 4 nama yang direkomendasikan.

    Baca juga:  Dewan Adat Papua : Calon Pj Gubernur Papua Barat tak Mutlak Harus OAP

    “MRPB Mengambil sikap menyangkut Penjabat Gubernur Papua Barat yang akan berakhir pada Mei mendatang. MRP sudah melakukan rapat koordinasi di tingkat pimpinan, pokja dan anggota. Disimpulkan bahwa sebagai lembaga kultur yang mempunyai wewenang yang sama seperti DPR,” paparnya.

    Nelson merinci, hasil rapat menyimpulkan bahwa yang diajukan adalah orang asli Papua yang berada di wilayah lingkungan adat Doberai dan Bomberai. Mereka yakni Paulus Waterpauw, Alforns Maninuy, Lasarus Indou dan Robert Rumbekwan

    Baca juga:  Pemprov Papua Barat Rasionalisasi Anggaran Pemilu 2024

    “MRPB merekomendasikan empat calon Penjabat Gubernur Papua Barat dan akan diserahkan di antaranya Paulus Waterpauw, Alforns Maninuy, Lasarus Indou dan Robert Rumbekwan,” terangnya.

    Sebagai anak adat di wilayah Doberai dan Bomberai, mareka kata Nelson, berhak menentukan siapa yang akan duduk sebagai Penjabat gubernur. Namun begitu pihaknya tetap menyerahkan keputusan akhir ke Kemendagri.

    Baca juga:  Jabarkan 25 Tahun Papua Barat, Ali Baham Singgung Para Pejuang Pemekaran  

    “Rekomendasi kami akan serahkan secara resmi pada Kamis kepada mendagri, KSP dan Menkopolhukam,” katanya.

    Soal situasi Papua Barat saat ini kata dia masih aman. Kata Nelson, isu yang berkembang akan ada konflik dia menilai tidak berdasar. Ia yakin semua komponen di Papua Barat bisa menerima siapapun nantinya ditunjuk pemerintah pusat.

    “Kita hanya berhak untuk mengusulkan keputusan ada di Jakarta,” imbuhnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – SKK Migas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024. Ini menjadi tahun...

    More like this

    Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

    JAKARTA, LinkPapua.com – SKK Migas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa...

    Bupati Manokwari Tambah 6 Tenaga Ahli untuk Mendukung Pemerintahannya

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou kembali menambah Tenaga (TA) untuk mendukung pemerintahannya bersama...

    Polri Tuntaskan Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak Untuk Jamin Keamanan dan Iklim Investasi

    JAKARTA, Linkpapua.com– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan...