Sabtu, Januari 28, 2023
27 C
Manokwari
27 C
Manokwari
Sabtu, Januari 28, 2023

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Mendagri Tito ke DPR RI: Kalau Papua Barat Daya Mau Disahkan, ya Cepat

JAKARTA, LinkPapua.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memberikan penegasan ke DPR RI terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Papua Barat Daya (PBD).

“Kalau Papua Barat Daya mau diketok (sahkan), ya cepat. Kalau enggak, ya enggak usah diketok sekalian supaya enggak terganggu tahapan-tahapan pemilunya,” kata Mendagri Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri), Jakarta, Jumat (11/11/2022).

Tito berharap DPR segera memberi kejelasan soal nasib RUU PBD karena pemekaran provinsi di Papua akan berdampak pada perubahan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi pada Pemilu 2024.

Perubahan dapil ini nantinya harus dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu.

Baca juga:  MKKS Protes ke Kemendagri, Minta Kewenangan Pengelolaan SMA/SMK Tetap di Provinsi
Baca juga:  Kendalikan Inflasi, Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD Raja Ampat

Mendagri Tito mengatakan, sejauh ini rancangan Perppu Pemilu baru mengakomodasi tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

“Karena ini, kan, hubungannya dengan Perppu. Kami menerbitkan Perppu untuk mengakomodir provinsi baru. Ini tiga sudah,” ujar Tito.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, sempat menargetkan pembahasan RUU PBD selesai sebelum 6 September 2022. Akan tetapi, saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut. (*/Red)

Sumber: CNN Indonesia

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here