27.3 C
Manokwari
Selasa, Juni 3, 2025
27.3 C
Manokwari
More

    Mekarkan Kabupaten di Daerah Konflik, Pemerintah Didesak Gunakan Kewenangan Top Down

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com — Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua Papua Barat masih menjadi perdebatan. Pasalnya, empat distrik di Kabupaten Tembrauw memilih berdiri sendiri dan membentuk kabupaten sendiri.

    Hal ini diungkapkan Ketua TIM Pengarah DOB Papua Barat, Mathias Makambak, SH., M.Hum saat dikonfirmasi, Senin (6/6/2022).

    Ia menjelaskan, masyarakat pejuang DOB Kabupaten Manokwari Barat bersama tiga Kepala Suku Besar Arfak yang mendiami tanah ulayat, yakni Karon, Mpur dan Meyah yang meminta pemerintah pusat memperhatikan batas wilayah cakupan  DOB Provinsi Papua Barat Daya (PBD) sebelum  menetapkannya.

    Di mana, 3 kelapa suku bersama Arfak dan Dewan adat Papua wilayah 3 Domberay sudha menyurati persoalan ini ke Presiden RI.

    “Batas bagian timur PBD melalui Kabupaten Tambrauw sesuai UU Nomor 14 Tahun 2013 berada di Sungai Wariki, Distrik Sidey. Posisi ini hampir menembus jantung kota Manokwari ibukota Papua Barat,” katanya.

    Baca juga:  Waterpauw: Teluk Bintuni Harus Jadi Lumbung Pangan Papua Barat

    Menurutnya, apabila ada perjanjian atau ada kesepakatan bahwa setelah masuk PBD baru nanti dimekarkan itu suatu pembohongan besar.

    Kesepakatan yang ditandatangani Bupati Tambrauw, Gubernur, dan Ketua Komisi II DPR Papua Barat, tanggal 6 April 2013 sebelum ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2013 pengganti UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw bahwa wilayah eks Kabupaten Manokwari akan segera dikeluarkan lagi dalam bentuk DOB.

    Namun sampai sekarang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw, malah sekarang didorong masuk ke Provinsi Papua Barat Daya.

    Baca juga:  Semarak HUT Ke-58 Partai, Hariyono K. May: Golkar Bersahabat dengan Semua Kalangan

    “Tujuan mereka jelas, meningkatkan transfer dana pusat ke daerah dengan luas wilayah dan kepentingan politik (masa saat pemilu) dan potensi daerah yang kaya. Sedangkan upaya pemerintah Kabupaten Manokwari terganjal dengan UU Nomor 14 Tahun 2013,” kata Mathias.

    Selain itu, lanjut Mathias, jika empat distrik tersebut masuk dalam wilayah PBD, dipastikan akan mempersulit warga. Memperpanjang rentang kendali pelayanan pemerintahan yang sebelumnya jarak tempuh hanya 1-3 jam ke Manokwari, sementara jika bergabung dengan PBD harus menempuh 9-15 jam ke Kota Sorong.

    Oleh karena itu, kata Mathias, mewakili para pejuang DOB, minta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui kewenangan “Top Down”  sesuai amanat UU Otsus Nomor 2 Tahun 202, menetapkan daerah tapal batas ini menjadi DOB.  Mengembalikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat serta menata kembali kesatuan wilayah adat di Provinsi Papua Barat.

    Baca juga:  Pemkab Manokwari Susun Ranperda tentang Pengelolaan Pasar

    DOB kabupaten Manokwari Barat, lanjut Mathias adalah solusi untuk mengakhiri konflik ini. Nama Manokwari Barat diusulkan berdasarkan kajian ilmiah Universitas Papua Tahun 2013 dan telah mendapat persetujuan dari tiga suku besar yang mendiami dan memiliki ulayat setempat  yaitu Karon, Mpur dan Meyah.

    “Mendapat persetujuan dua kali gubernur Papua Barat, DPR dan MRP Papua Barat serta mendapat persetujuan amanat presiden (Ampres). Seluruh pemangku kepentingan dan cinta Provinsi Papua Barat wajib turut mendukung langkah ini demi mengamankan wilayah adat dan wilayah Provinsi Papua Barat,” tandasnya. (LP2/red)

    Latest articles

    Gubernur Papua Barat Lantik 12 Plt Kepala Dinas dan Biro

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melantik 12 pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi sejumlah posisi strategis kepala dinas dan biro yang kosong...

    More like this

    Gubernur Papua Barat Lantik 12 Plt Kepala Dinas dan Biro

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melantik 12 pelaksana tugas (Plt) untuk...

    Pemkab Teluk Bintuni Genjot Ketahanan Pangan lewat Program 100 Hektare Sawah

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni mendorong ketahanan pangan daerah melalui...

    Papua Barat Deflasi 1,51 Persen di Mei 2025, Dipicu Makanan-Transportasi

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Provinsi Papua Barat mencatat deflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,51...