Kamis, Oktober 28, 2021
26.3 C
Manokwari
26.3 C
Manokwari
Kamis, Oktober 28, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

143,299
Total Kematian
Updated on Thursday, 28 October 2021, 00:40 12:40 am
12,735
Total Kasus Aktif
Updated on Thursday, 28 October 2021, 00:40 12:40 am
4,241,809
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Thursday, 28 October 2021, 00:40 12:40 am

Lantik Panitia Mubes 7 Suku, Sekjen Bicara Histori Masyarakat Adat dalam Membela NKRI

BINTUNI, Linkpapuabarat.com – Sekjen 7 suku Teluk Bintuni, H Djamaludin Iribaram mengingatkan kembali histori panjang masyarakat hukum adat di Teluk Bintuni. Ia menyebut masyarakat dan hukum ada sudah lahir yang sejak dulu dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Masyarakat hukum adat merupakan syarat mutlak adanya suatu negara. Sehingga negara harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan tujuan negara dan nilai-nilai Pancasila,” ujar Djamaludin di sela-sela pelantikan panitia mubes V 7 suku Teluk Bintuni, Sabtu (13/3/2021).

Djamaludin secara resmi melantik panitia mubes 7 suku di Gedung Woman Centre.
Pelantikan berdasarkan surat keputusan Nomor: 69.A/SK-LMA-M/TB/III/2021, tanggal 13 Maret 2021.

“Saya Percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab,” kata Djamaludin.

Ia berbicara tentang histori dan eksistensi masyarakat dan hukum adat. Kata Djamaluddin, masyarakat hukum adat sebagai kesatuan kemasyarakatan mempunyai tata hukum dan susunan pemerintahan sendiri. Ini sudah udah ada lebih dahulu sebelum negara Indonesia berdiri.

Masyarakat hukum adat juga masih ada, hidup, tumbuh dan berkembang setelah Indonesia merdeka. Masyarakat ini adalah yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah NKRI.

Menurutnya, secara yuridis konstitusional, pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat telah diatur dengan tegas, dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Ditegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang dalam kenyataan masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang”.

Merujuk pada ketentuan itu kata Djamaludin, maka pemerintah kabupaten Teluk Bintuni, telah menetapkan peraturan daerah Nomor 1 tahun 2019, tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Sehingga eksistensi dan keberadaan hukum adat menjadi bagian, komponen masyarakat yang telah diakui dan dihormati keberadaannya.

“Atas nama sekjen pemerintah 7 suku dan atas nama pribadi, mungucapkan selamat atas dilantiknya, badan pengurus kepanitiaan MUBES ke-V , yang rencana akan dihadiri oleh 7 suku (Kuri, Wamesa, sebyar, Irarutu, Sumuri, Soungh dan Moskona) sebanyak 470 orang dan ditambah dari tokoh Agama, Pemuda, perempuan dan suku Nusantara pada awal juni 2021 mendatang. Mari sama-sama melaksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab,” tutur Djamaludin.

Tanggung jawab itu lannutnya, harus diikuti komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat adat di Tanah Sisar Matiti.
Serta mewujudkan sepenuhnya, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni periode 2021-2024, yaitu mewujudkan Bintuni yang Damai, Maju, Berkompetitif dan Berdaya Saing. (LPB5/red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here