28.3 C
Manokwari
Kamis, Juni 26, 2025
28.3 C
Manokwari
More

    Lagi, Kemenkumham Raih Kualitas Tinggi Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

    Published on

    JAKARTA, linkpapua.com– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih penghargaan kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Kemenkumham memperoleh Kategori B (kualitas tinggi) dengan nilai 83,81.

    Penghargaan diterima oleh Hantor Situmorang, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama yang mewakili Kementerian Hukum dan HAM di Hotel Aryaduta Jakarta. Pengharagaan ini tercatat meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni 79,91.

    Ketua Ombudsman menyampaikan, penilaian kepatuhan standar pelayanan publik telah dilaksanakan sejak 10 tahun lalu. Tepatnya di tahun 2013.

    “Selama kurun waktu dilakukannya penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ini dimulai pada Juni sampai Oktober 2023, Adapun penilaian dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan Kemenkumham yang meliputi unit pelayanan di Ditjen KI pada Direktorat merek dan Indikasi Geografis, Ditjen AHU pada Direktorat Perdata, Ditjen Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dan Ditjen PAS pada Lapas Kelas I Cipinang,” jelasnya.

    Baca juga:  Soal Lakalantas Tewaskan 16 Orang di Pegaf, Polisi: Over Kapasitas, Rem Blong

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa penilaian kepatuhan ini merupakan bagian dari program prioritas reformasi kelembagaan birokrasi untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, baik di kementerian/lembaga (K/L) di pusat maupun daerah.

    Baca juga:  Kemenkumham Kembali Raih Predikat Badan Publik Informatif dari KIP

    “Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung,” paparnya.

    Mahfud pun meminta kepada seluruh K/L, pemda provinsi, hingga pemerintahan kota/kabupaten untuk mematuhi atau mengikuti apa yang menjadi saran dari Ombudsman RI.

    “Sejatinya negara yang bijaksana adalah negara yang pemerintahannya patuh kepada lembaga penegakan hukum seperti Ombudsman RI,” ujarnya.

    Dalam penilaian ini segenap dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 yang berkaitan langsung dengan penyelenggara layanan publik.

    Baca juga:  Kanwil Kemenkumham Papua Barat Berikan Remisi 863 Napi dan Anak Binaan, 10 Langsung Bebas

    Adapun dimensi penilaian meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Kedua, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Ketiga, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Terakhir, dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan. (*/red)

    Latest articles

    Pemkab Manokwari Berkolaborasi dengan BKKBN Papua Barat Dalam Pencegahan Stunting

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari terus mengintensifkan upaya penurunan angka stunting melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) yang menjadi bagian dari 100 hari...

    More like this

    Pemkab Manokwari Berkolaborasi dengan BKKBN Papua Barat Dalam Pencegahan Stunting

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari terus mengintensifkan upaya penurunan angka stunting melalui program...

    Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Baharkam Polri Ziarah ke Makam Briptu Anumerta Ghalib

    LAMPUNG, Linkpapua.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri...

    Papua Barat Gelar Musrenbang RPJMD 2025-2029, Wagub Tekankan Perencanaan Realistis

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang)...