26.7 C
Manokwari
Jumat, Maret 14, 2025
26.7 C
Manokwari
More

    Kompleks KLK Jadi ‘Gudang’, DPRD Manokwari Minta Dikosongkan

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com– DPRD Manokwari memprotes keras pengalihan fungsi kompleks Kursus Latihan Kerja (KLK) menjadi gudang penyimpanan peralatan ekspedisi. Dewan meminta agar KLK segera dikosongkan.

    Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat DPRD dengan OPD terkait nasib pengungsi korban kebakaran Borobudur.
    KLK sendiri sementara ini dijadikan lokasi penampungan para pengungsi.

    Kabarnya KLK sudah sejak lama dijadikan tempat menampung sejumlah peralatan penyewaan tenda dan ekspedisi.

    Wakil ketua DPRD Manokwari Norman Tambunan meminta dinas terkait untuk menertibkan KLK. Menurutnya, KLK adalah aset pemda dan tidak sepantasnya dijadikan tempat penyimpanan.

    Baca juga:  APBD Perubahan 2022 Papua Barat Ditarget Juni

    “Tertibkan KLK itu. Kenapa aset pemda digunakan untuk keperluan lain. Apakah mereka pake itu bayar atau hanya dipakai saja. Kalaupun bayar masuknya ke mana,” tegas Norman.

    Dalam RDP tersebut, dinas sosial menyampaikan, gedung KLK yang letaknya tidak jauh dari lokasi kebakaran Borobudur itu tidak bisa menampung banyak orang karena sebagian gedung terpakai untuk penampungan barang.

    Baca juga:  1 September, DPRD Manokwari Agendakan Paripurna Penyerahan RPJMD

    “Seharusnya KLK itu bisa menampung lebih banyak pengungsi korban kebakaran Borobudur. Tetapi karena ada bagian gedung yang sudah diisi barang-barang sehingga hanya bisa menampung sedikit saja,” jelas Irianto yang mewakili Kepala Dinas Sosial Manokwari.

    Dalam RDP ini DPRD Manokwari juga mengusulkan perpanjangan masa tanggap darurat atas peristiwa kebakaran Borobudur. Ini menjadi opsi karena hunian sementara (huntara) yang dinantikan belum siap.

    Hanya saja masa tanggap darurat dipastikan tak diperpanjang. Pemkab Manokwari akan memberlakukan status baru yakni masa transisi.

    Baca juga:  Aklamasi, KH Ahmad Nausrau Kembali Pimpin MUI Papua Barat

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Manokwari Suriyati Faisal mempertanyakan kesiapan pemda. Pasalnya sampai kini belum ada progres pembangunan huntara.

    Problem lain yang muncul, korban kebakaran menolak relokasi ke huntara di Anday. Para korban malah memilih untuk membangun hunian darurat di tempat penampungan sementara.

    Karena itu DPRD mendesak Pemda Manokwari menjawab semua persoalan ini. DPRD khawatir jika ini dibiarkan berlarut larut justru akan menimbulkan masalah baru. (LP3/Red)

    Latest articles

    Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Gelar Ibadah Syukur Usai Dilantik

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni periode 2025-2030, Yohanis Manibuy dan Joko Lingara, menggelar ibadah syukur usai resmi dilantik. Ibadah berlangsung...

    More like this

    Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Gelar Ibadah Syukur Usai Dilantik

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni periode 2025-2030, Yohanis Manibuy...

    Gubernur Papua Barat Usulkan 10 DOB ke Komisi II DPR RI

    JAKARTA, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengusulkan pembentukan 10 Daerah Otonom Baru...

    Kapolri Rotasi 10 Kapolda, Sejumlah Jenderal Dapat Tugas Baru

    JAKARTA, LinkPapua.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi besar-besaran di tubuh Polri....