MANOKWARI, linkpapua.com – Komisi III DPR Papua Barat mengkritisi sistem penetapan anggaran Pemrpov Papua Barat. DPR menilai eksekutif terlalu memonopoli. DPR terkesan hanya sekadar ketuk palu.

“Penetapan anggaran Papua Barat berbeda. Semua anggaran sudah ditentukan oleh pemerintah daerah, DPR-PB hanya sekadar untuk ketuk palu saja. Padahal sebenarnya tidak boleh seperti begitu,” jelas Ketua Komisi III DPR Papua Barat Zeth Kadakolo kepada wartawan usia bertemu dengan Komisi C DPRD Jawa Tengah di kantor rakyat setempat, Rabu (23/3/2022).

DPR PB berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah dalam rangka sharing pengelolaan APBD dan peningkatan PAD. Di Jateng, kata Zeth, pihaknya menemukan sejumlah langkah maju dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) maupun APBD.

Menurutnya, kerja sama yang dibangun antara eksekutif dan legislatif membawa Jawa Tengah masuk 10 besar provinsi pengelola APBD terbaik tingkat nasional dengan nilai anggaran pendapat dan belanja daerah tertinggi.

“Provinsi Jawa Tengah selama ini menggunakan aplikasi sendiri untuk mengelola dokumen pelaksanaan anggaran APBD. Meski berbeda dengan aplikasi SIPD, SIMDA dan SMIS tetapi pemerintah pusat mengakui aplikasi yang digunakan Provinsi Jawa Tengah mengelola APBD Rp28 triliun per tahun,” jelasnya.

Pengelolaan anggaran Jateng kata Zeth berjalan baik karena DPRD bersama eksekutif berjalan dan bertanggung jawab bersama. Sehingga program kerjanya tepat sasaran.

“Dalam pembahasan anggaran APBD itu bersama-sama tetapi kekuasaan penuh ada di DPRD. Kemudian pembahasan anggaran pun tidak tergesa-gesa sehingga komisi dan mitra kerja OPD mulai membahas sehingga program kerja dalam APBD diakomodir bersama baik dari eksekutif maupun legislatif,” papar Zeth.

Begitu juga pemerintah daerah Jawa Tengah mendapat keuntungan dari penyertaan modal setiap tahun ke Bank Daerah. Serta, pendapatan pajak kendaraan bermotor dari Samsat Kabupaten/kota.

“Petugas Samsat di Jawa Tengah ini aktif mengejar wajib pajak untuk membayar pajak ketika datang waktu, jadi mereka tidak menunggu alias jemput bola beda dengan kita di Papua Barat saling menunggu dengan alasan biaya operasional,” ujarnya.

Dikatakan politisi Nasdem itu bahwa selalu ada koordinasi dan komunikasi di mana pada saat rapat evaluasi pendapatan daerah selalu diundang Komisi DPRD yang membidangi keuangan supaya dapat menggenjot pendapatan daerah.

Dengan informasi yang komisi III dapat Di Provinsi Jawa Tengah ini, DPR PB akan berkoordinasi dengan pemerintah menyangkut keuangan daerah. Kemudian lanjut Zeth, persoalan sistem yang ada, mekanisme pembahasan APBD akan dibicarakan dengan TAPD agar ke depan pembahasan APBD lebih terbuka dan tak ada kesan monopoli eksekutif.

“Supaya aspirasi yang disampaikan anggota Dewan bisa masuk dalam proses penganggaran di APBD nanti. Harus transparan jangan ada lagi saling tutup-tutupi sampai pembahasan dokumen dengan situasi mendadak harus dihentikan,” tegas Zeth.(LP3/Red)