27.6 C
Manokwari
Senin, April 21, 2025
27.6 C
Manokwari
More

    Kendalikan Laju Inflasi, Pemprov Papua Barat Tuai Apresiasi Kemendagri

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menjadi daerah dengan tingkat inflasi paling rendah dibanding provinsi lain di Indonesia. Atas capaian itu daerah berjuluk Bumi Kasuari ini menuai apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Pencapaian itu diungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kemendagri, Jakarta, Senin (14/11/2022).

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Papua Barat dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebit dilakukan menggunakan kerangka 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

    “Kita berharap ini sinergi kita bersama untuk supaya bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Ini juga salah satu upaya untuk kita menekan inflasi di daerah,” kata John Wempi dalam siaran pers yang diterima LinkPapua.com.

    Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, secara virtual mengungkapkan secara lebih lanjut terkait kerangka 4K tersebut.

    Baca juga:  Plt Asisten 1 Papua Barat Soroti ASN tak Disiplin: Telat Apel, tidak Rapi

    Pertama, keterjangkauan harga dalam praktiknya dilakukan melalui beberapa upaya. Dalam hal ini Pemprov Papua Barat melaksanakan monitoring harga harian pada empat pasar, serta melakukan sidak pasar dan operasi pasar untuk mencegah spekulasi harga di tingkat pedagang pengecer.

    Pemprov Papua Barat juga menetapkan standardisasi tarif ojek dalam kota di Kabupaten Manokwari oleh Persatuan Pejasa Roda Dua Manokwari dan tarif sementara angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Sorong. Selain itu, melakukan kerja sama antardaerah menghasilkan bahan baku pakan ternak.

    “Juga menggelar pasar murah di berbagai wilayah, baik di Kabupaten Manokwari dan juga di Kota Sorong, di Kabupaten Sorong, dengan menghadirkan paket sembako yang murah. Harga Rp160 ribu, harga paket kita buat Rp100 ribu untuk warga masyarakat,” tuturnya.

    Baca juga:  Dukung Pertumbuhan UMKM, BI-Pemprov Papua Barat Luncurkan Program Kasuari

    Kedua, ketersediaan pasokan dilakukan dengan penanaman 2.000 bibit cabai di lahan replanting sawit. Selanjutnya, dilakukan peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilaksanakan di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, serta mencanangkan program Gerakan Manokwari Menanam Tanaman Pangan Pendamping Beras di Kampung Weluri, Distrik Manokwari Selatan. Selain itu, diberikan berbagai bantuan dana insentif bagi pihak yang membutuhkan.

    “Demikian juga bantuan BBM kepada nelayan ini juga kami lakukan, (sebanyak) 50 liter, per bulan kepada para nelayan,” terangnya.

    Ketiga, kelancaran distribusi dilakukan dengan melakukan percepatan pembangunan ruas jalan Trans Papua Barat, perluasan Bandara Rendani di Manokwari, hingga pembangunan Bandara Siboru Fakfak.

    Baca juga:  Dance Sangkek: Rencana Pembangunan Papua Barat 2023-2026 Harus Usung Isu Strategis

    “Yang lain adalah kami juga mengaktifkan moda transportasi yang dikelola oleh BUMD kami, PT (Papua) Doberai Mandiri untuk memanfaatkan transportasi barang dari dan ke kabupaten dan dan distrik,” tuturnya.

    Keempat, komunikasi efektif dilakukan dengan pelaksanaan high level meeting dan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pengendalian inflasi. Tak hanya itu, Pemprov juga melakukan imbauan dan persuasi moral kepada distributor dan pedagang untuk tidak menaikkan harga barang pasca-penyesuaian subsidi BBM.

    “Melakukan imbauan-imbauan kepada masyarakat agar tidak panic buying. Juga menerapkan belanja bijak dan juga imbauan agar pemanfaatan pekarangan hijau untuk pengendalian inflasi,” tegasnya. (*/Red)

    Latest articles

    100 Ribu Visa Haji Reguler Sudah Terbit, Keberangkatan Dimulai 2 Mei

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com - Sebanyak 100.000 visa untuk jemaah haji reguler Indonesia sudah terbit. Pemerintah memastikan proses keberangkatan jemaah akan dimulai pada 2 Mei 2025. Kabar...

    More like this

    Arus Mudik 2025 Lancar, PBNU Puji Kinerja Polri dan Jajaran Perhubungan

    JAKARTA, LinkPapua.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus...

    Gubernur Papua Barat Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung PAUD Efrata Wosi

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, meletakkan batu pertama pembangunan gedung PAUD...

    2 Pelajar Pelaku Curat di Manokwari berhasil Ditangkap, 5 Masih Buron

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Aksi komplotan perampasan sadis yang meresahkan warga Manokwari berhasil ditangkap jajaran Satuan...