26.1 C
Manokwari
Rabu, April 30, 2025
26.1 C
Manokwari
More

    Kemendagri Pacu Kota Sorong Percepat Realisasi APBD sejak Awal

    Published on

    SORONG, LinkPapua.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (PBD), melakukan monitoring evaluasi (monev) serta asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jumat (3/2/2022). Hal ini sebagai upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni menilai, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting dan dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan serta anggaran dari awal tahun.

    “Perlu segera dilaksanakan kegiatan sejak awal tahun. Pertama, karena uang akan beredar di masyarakat, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Fatoni.

    Kedua, lanjut Fatoni, pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun berarti pembangunan lebih cepat dimulai. Dengan begitu, kinerja pemerintah dan pembangunan daerah akan lebih dirasakan dampaknya oleh masyarakat serta sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dan negara di tengah-tengah masyarakat.

    Baca juga:  Deklarasi Janji Kinerja, Kemenkuham Papua Barat Komitmen Jaga Integritas

    “Ketiga, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga bisa dilaksanakan sejak awal tahun. Keempat, daya saing daerah akan meningkat dan akan menarik investor. Kelima, semua itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Monev dan asistensi ini dilaksanakan di Kota Sorong mengingat realisasi APBD Kota Sorong tergolong rendah. Realisasi pendapatan Kota Sorong pada 2022 diketahui sebesar 85,15 persen atau sebesar Rp1,1 triliun. Sementara itu, realisasi belanja Kota Sorong pada 2022 sebesar 81,18 persen atau sebesar Rp923,15 miliar.

    Pada kesempatan itu, Fatoni menyampaikan sejumlah solusi dan strategi percepatan realisasi APBD 2023. Di antaranya, melakukan pengadaan dini dimulai bulan Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD.

    Baca juga:  Pengurus PWI Teluk Bintuni 2022-2025 Resmi Dilantik

    “Kedua, melakukan percepatan petunjuk teknis (juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga. Ketiga, percepatan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Keempat, penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa tanpa menggunakan tahun anggaran,” jelas Fatoni.

    Kelima, tambah Fatoni, percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisik. Keenam, pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Ketujuh, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang/jasa. Kedelapan, pembentukan tim monitoring dan evaluasi, baik di pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan rapat secara periodik. Kesembilan, pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran. Kesepuluh, percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

    Baca juga:  Kemendagri Wanti-wanti Pemda tak Beri Suket Palsu Domisili Parpol

    “Selanjutnya, melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Kemudian, mendorong peran APIP dalam melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan keuangan. Terakhir, meminta pendampingan dan asistensi APH dan Korsupgah KPK,” pungkas Fatoni.

    Sebagai informasi, turut hadir pada kegiatan itu, Kasubdit Dana Otsus Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kasubdit Dana Alokasi Khusus (DAK) Ditjen Bina Keuangan Daerah, dan Tim Teknis SIPD Ditjen Bina Keuangan Daerah. Selanjutnya, hadir pula Pj Wali Kota Sorong, Sekretaris Daerah, asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala bagian, dan camat se-Kota Sorong. (*/Red)

    Latest articles

    Prabu Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi Pakaian Dinas DPR Papua Barat...

    0
    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Ketua Relawan Prabowo Subianto-Budiman Sudjatmiko (Prabu) Papua Barat Daya, Abraham Umpain Dimara, menyoroti lambannya penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian...

    More like this

    Prabu Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi Pakaian Dinas DPR Papua Barat Daya

    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Ketua Relawan Prabowo Subianto-Budiman Sudjatmiko (Prabu) Papua Barat Daya, Abraham...

    Disdukcapil Teluk Bintuni Gencarkan KIA dan Akta Kelahiran lewat Layanan Keliling

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua...

    Musda I Pemuda Muhammadiyah Raja Ampat, Wabup Harap Jadi Motor Perubahan Daerah

    RAJA AMPAT, LinkPapua.com - Wakil Bupati (Wabup) Raja Ampat, Mansyur Syahdan, menyampaikan harapannya agar...