Jumat, Agustus 12, 2022
28.1 C
Manokwari
28.1 C
Manokwari
Jumat, Agustus 12, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Kejati PB Beber Penanganan Kasus 2022: Beras PNS, Hibah Pelaksanaan MTQ, hingga Bansos

MANOKWARI, Linkpapua.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat (PB) pada 2022 ini menangani sejumlah kasus yang sementara masih dalam tahap penyelidikan hingga penyidikan.

Plt. Asisten Pidsus Kejati Papua Barat, Bima Yudha Asmara, mengatakan ada lima perkara yang masuk penyelidikan.
Kata dia, ada sprinlid yang diterbitkan 19 Juli 2022 perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana hasil penjualan beras PNS Kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat.

Selanjutnya, ada dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pemilikan KPR FLPP kolektifitas macet pada PT Bank Papua cabang pembantu Kemurkek pada 2016-2017.

“Kita terbitkan itu pada 22 Februari 2022 prosesnya saat ini sedang melakukan permintaan keterangan beberapa pihak dan masih berjalan,” papar Bima, Jumat (22/7/2022).

Selanjutnya ada sprinlid pada Januari 2022 dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah pelaksanaan MTQ ke-8 Papua Barat tahun 2022 di Sorong Selatan juga dalam permintaan keterangan.

Selain itu, juga tindak pidana korupsi pembangunan Pelabuhan Yarmatum sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Selanjutnya, terbit sprinlid pada 13 Juni 2022 dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung baru Puskesmas Aisandami Kabupaten Teluk Wondama dilaksanakan oleh Satker Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama dan masih proses meminta keterangan dari beberapa pihak untuk dilakukan pendalaman.

Baca juga:  Dugaan Korupsi Proyek Gedung Dinas Perumahan, Kontraktor Kembalikan Rp2,1 Miliar
Baca juga:  Diduga Korupsi, Eks Ketua Partai Perindo Ditahan Kejati Papua Barat

Sementara, yang sudah masuk ke tahap penyidikan di antaranya dugaan tipikor pembangunan Pelabuhan Yarmatum yang naik status 14 Juni 2022 lalu.

Kemudian, dugaan tipikor penyalahgunaan dana hibah pelaksanaan Kongres Komda Katolik Papua Barat 2021. “Sprindiknya kami terbitkan di 20 Mei 2022. Prosesnya saat ini meminta perhitungan kerugian negara ke BPK RI jika sudah ada hasil perhitungan maka akan mengambil sikap untuk menentukan tersangka,” katanya.

Selanjutnya, dugaan tipikor penyalahgunaan dana kredit fiktif pada Bank Papua Cabang Teminabuan pada 2016-2017. “Kami juga telah mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara dalam waktu dekat menentukan tersangka,” tuturnya.

Lalu, dugaan tipikor penyalahgunaan dana hibah dan bansos pada BPKAD Kabupaten Maybrat tahun anggaran 2019. “Ini sprindiknya di tahun 2021 dan sampai saat ini masih melakukan permintaan keterangan saksi-saksi untuk pendalaman dugaan tersebut,” katanya.

Sementara, dugaan tipikor pekerjaan pembangunan tangki septik individual di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat tahun 2018. “Sprindiknya terakhir kami terbitkan 2 Maret 2021 dan saat ini kami masih dalami,” ujarnya.

Terakhir, dugaan tipikor bantuan hibah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2018 pada BPKAD Papua Barat. “Sprindiknya 21 Juli 2020 prosesnya masih dilakukan pendalaman,” tandasnya. (LP9/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here