MANOKWARI, Linkpapua.com – Kejaksaan Agung RI mengajak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), berkolaborasi dalam sebuah inovasi langkah pencegahan fraud (kecurangan) terkait risiko kejahatan perbankan.
Inovasi tersebut melibatkan pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT Bank Tabungan Negara (BTN). Kolaborasi bersama Kejaksaan Agung khususnya bidang intelijen diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam dunia perbankan.
“Kolaborasi intelijen dengan pihak Himbara dilakukan dalam langkah pencegahan fraud pada bank milik negara menuju terwujudnya good corporate governance,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam kutipan resmi yang diterima Linkpapua.com, Senin (20/9/2021).
Leonard menjelaskan, bank sebagai lembaga keuangan memiliki dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sebagai tempat perputaran uang, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak bank sendiri maupun pihak luar yang memanfaatkan bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Penyalahgunaan kewenangan ini disebut dengan istilah fraud.
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum, disebutkan bahwa fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain hingga mengakibatkan kerugian.
Untuk itu, lanjut Leonard, dalam bisnis perbankan pengawasan untuk mencegah terjadinya fraud menjadi salah satu fokus utama yang paling dijaga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas lembaga keuangan termasuk bank, telah mengevaluasi sekaligus memperketat aturan di perbankan agar ruang terjadinya fraud semakin sempit.
“Pengaturan mengenai pencegahan fraud di industri perbankan telah berlaku sejak 2011, dan terakhir disempurnakan pada POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud,” ujar Leonard. “Tetapi, meski berbagai kebijakan dan strategi telah diterapkan secara ketat dan terukur, kasus fraud masih saja terjadi,” katanya lagi.
Kasus yang menonjol terjadi pada Oktober 2020 lalu, yang menjadikan mantan Dirut BTN, Maryono, ditangkap oleh Kejaksaan Agung atas dugaan menerima gratifikasi dari debitur sebanyak Rp2,257 miliar, dan Rp870 juta yang ditransfer ke menantunya.
“Ini artinya peristiwa fraud bisa terjadi dimana saja dan oleh siapa saja, baik itu pegawai pada lini depan (teller, CS, loan service), kepala cabang, bahkan sampai ke jajaran direksi,” ujar Leonard.
Oleh sebab itu, Leonard menegaskan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai fungsi utama penuntutan, mempunyai peran dalam pencegahan fraud, khususnya di bank milik negara. Ini berkaitan dengan penyelamatan aset dan kekayaan negara.
Langkah pencegahan dan deteksi dini perlu digalakkan penguatannya. Sebab, ketika fraud sudah terjadi, maka proses penanganannya membutuhkan tenaga, biaya dan waktu yang lebih banyak.
“Di sinilah peran fungsi intelijen, yakni pencegahan. Strategi pencegahan menjadi hal utama di bidang guna penyelamatan keuangan negara dan aset serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Leonard.
Leonard juga menyampaikan, hingga saat ini masih belum optimalnya kepastian perlindungan bank kepada nasabah dan belum adanya sistem informasi tentang deteksi dini (early warning system), serta diperlukan pemahaman yang sama antar Kejaksaan Agung dengan pihak perbankan (khususnya bank milik negara) mengenai strategi pencegahan fraud di perbankan.
Melihat kondisi awal tersebut, Leonard menyampaikan, perlu adanya persamaan persepsi dengan cara membangun sebuah kolaborasi lintas sektor antara Kejaksaan Agung dengan Himbara.
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Agus Dwi Handaya, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi ekosistem ekonomi dengan Kejaksaan Agung terkait pencegahan fraud, menjadi momentum baru dalam perekonomian di Indonesia.
“Kami sangat terbantu karena tindakan pencegahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Fraud yang terjadi merupakan dampak dari ekosistem yang jika tidak kolaborasi akan sulit sekali ditangani,” kata Handaya.
Sementara, Direktur Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan, untuk mewujudkan kolaborasi yang baik dan sinergi dengan Kejaksaan Agung, maka diperlukan pemetaan stakehoders yang proporsional, yaitu reaktif dan proaktif.
“Selain itu, perlu juga dirubah cara pencegahan kejahatan digital untuk tidak lagi menggunakan metode konvensional. Intinya ada penguatan sistem deteksi dini untuk memperkuat tindakan pencegahan,” ujar Lutfiyanto. “Kami juga berharap agar kolaborasi ini dapat segera terwujud,” katanya lagi. (LP7/Red)
