26.4 C
Manokwari
Rabu, April 23, 2025
26.4 C
Manokwari
More

    Kasus Pemalsuan Dokumen CPNS, Pj Gubernur Papua Barat Minta Taat Hukum

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menanggapi penetapan delapan orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen. Kasus ini sedang ditangani penyidik dari Ditreskrimum Polda Papua Barat.

    “Sudah masuk pada ranah penyidik, tapi pada prinsipnya bagi kami penyelenggara negara, ada ketentuan norma hukum yang mau tidak mau kita harus taat,” kata Waterpauw, Kamis (20/7/2023), di Manokwari.

    Waterpauw menegaskan pemalsuan dokumen merupakan tindakan yang tidak benar. “Saya pikir itu sudah tidak benar kalau sudah ada rekayasa. Untuk pembuktian itu masuk ranah penyidik, ya,” ucapnya.

    Baca juga:  TMMD Ke-112 di Kampung Wendi Sorsel Segera Dimulai

    Sementara itu, rencananya sebanyak 717 CPNS dari kuota tahun 2018, yang telah menerima Surat Keputusan (SK) CPNS pada 2020, akan mengucapkan sumpah dan janji, Jumat (21/7/2023). Selain itu, ada 81 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan.

    “Rencana akan dilakukan sumpah dan janji kepada sekitar 700-an CPNS Jumat besok,” ungkapnya.

    Baca juga:  Soal Hilux Seruduk 2 Sepeda Motor di Manokwari, Polisi Temukan Miras

    Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 8 orang dari 10 orang yang dilaporkan sebagai tersangka. Identitas para tersangka belum diumumkan. Tidak ada penahanan yang dilakukan terhadap para tersangka sampai saat ini.

    Dirreskrimum Polda Papua Barat, Kombes Pol. Novi Jaya, mengisyaratkan masih ada tersangka lain selain delapan orang yang telah ditetapkan sebelumnya.

    “Mereka ini, kan, tersangka pasif. Kita akan kembangkan agar ada tersangka aktif, artinya mereka (yang pasif) merupakan orang yang butuh pekerjaan, tapi ada juga yang menerima itulah sebagai aktif,” kata Novi kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

    Baca juga:  Vaksin Nusantara Masih Tunggu Uji Klinis Fase 2 dari BPOM

    Novi juga mengungkapkan tim penyidik telah melakukan pemeriksaan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengangkatan honorer menjadi CPNS di Papua Barat.

    “Penyidik sudah ke ke Jakarta untuk melakukan pengembangan terhadap pihak yang terkait soal masalah ini,” ucapnya. (*/Red)

    Latest articles

    Tinjau Longsor di Gunung Kaca, Wabup Bintuni Soroti Kerusakan Jalan-Jembatan

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara, menyoroti kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang memprihatinkan saat melakukan peninjauan langsung ke...

    More like this

    Tinjau Longsor di Gunung Kaca, Wabup Bintuni Soroti Kerusakan Jalan-Jembatan

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara, menyoroti kondisi infrastruktur...

    Raker RPJMD Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni Paparkan Gagasan Strategis

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menyampaikan gagasan strategisnya pada Rapat Kerja...

    TP-PKK Manokwari Komitmen Dukung Program Imunisasi Demi Wujudkan Generasi yang Sehat dan Berkualitas

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Ketua Tim Penggerak - Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Manokwari Ny Febelina Wondiwoy...