28.4 C
Manokwari
Rabu, April 30, 2025
28.4 C
Manokwari
More

    Kasus Bom Molotov di Kantor Jubi Belum Terungkap, KKJ Minta Kapolri Copot Kapolda Papua

    Published on

    SORONG, Linkpapua.com– Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin karena dinilai lamban dalam mengungkap kasus pelemparan bom molotov di Kantor Redaksi Jubi. KKJ menilai Kapolda Papua tidak memiliki prioritas dalam penuntasan kasus ini.

    Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis, kemarin juga menggelar unjuk rasa di depan Markas Polda Papua. Mereka menuntut aparat Polri segera mengungkap dalang pelemparan bom molotov di Kantor Redaksi Jubi.

    Koordinator KKJ Indonesia Erick Tanjung kepada wartawan di Sorong Papua Barat Daya mengatakan, KKJ meminta Kapolri agar segera mengevaluasi Kapolda Papua. Menurut Erick, Kapolda Papua tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara transparan.

    “Kapolri harus segera mencopot Kapolda. Kami melihat Kapolda tidak serius menyelesaikan kasus ini,” kata Erick, Rabu (18/12/2024).

    Baca juga:  Bupati Mansel Sentil Pegawai Malas, ini Respons Kepala OPD

    KKJ juga mengapresiasi upaya yang dilakukan koalisi advokasi. Dia melihat aksi ini sebagai sebuah tuntutan yang harus disampaikan kepada aparat penegak hukum. Kemudian harus disampaikan untuk mengingatkan kepada publik bahwa kasus serangan dalam bentuk teror bom terhadap kantor redaksi Jubi di Jayapura adalah kasus serius yang belum ada progres penanganan.

    “Artinya harus jadi evaluasi bagi Polda Papua agar lebih serius dan sungguh-sungguh menangani kasus ini, sungguh-sungguh dalam bentuk pelaku harus ditangkap,” kata Erick.

    Dia menyebut bahwa Kepolisian telah mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah ke pelaku. Bukti dalam bentuk CCTV itu seharusnya sudah bisa menjadi dasar untuk menangkap pelaku.

    Baca juga:  Animo Warga Kian Besar, Vaksinasi di Mansel Lampaui Target

    “Updatenya mereka sudah melakukan sketsa wajah pelaku kemudian mereka sudah memeriksa saksi di TKP. Bukti petunjuk itu seharusnya jadi modal untuk menangkap pelaku,” ujarnya.

    Erick meminta aparat bersikap terbuka. Aparat harus secara terang benderang mengungkap motif di balik penyerangan itu.

    “Bisa mengungkap apa motif dari aksi ini termasuk otak dari aksi itu. Harus diadili sampai ke pengadilan karena kasus ini merupakan bentuk serangan terhadap jurnalis di tanah Papua,” tegasnya.

    KKJ Indonesia juga meminta Presiden Prabowo Subianto agar memberi perhatian pada keselamatan jurnalis saat melakukan aktivitas jurnalistik.

    “Kami juga meminta Presiden Prabowo Subianto agar memperhatikan ekosistem keamanan dan keselamatan jurnalis di tanah Papua,” ujarnya.

    Erick menilai kebebasan pers di Tanah Papua saat ini berada di titik mengkhawatirkan.

    Baca juga:  Mendag Dorong Kerja Sama Ekonomi Digital ASEAN-AS Untuk Pemberdayaan UMKM

    “Karena itu kasus Jubi ini harus dituntaskan. Jangan ada impunitas terhadap pelaku kekerasan jurnalis di Tanah Papua,” ucapnya.

    Erick Tandjung menyebut kondisi kebebasan pers di Tanah Papua masih buruk sejak awal rezim Jokowi hingga awal pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Banyak kriminalisasi terhadap jurnalis juga aktivis serta proses hukum di sejumlah daerah yang kini jadi perhatian publik karena kepolisian lamban menyelesaikan,” kata Erick

    Dia menyebut hal ini harus dijadikan sebagai momentum bagi Polda Papua untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap Polri

    “Ini harus jadi momentum untuk melakukan reformasi di kepolisian agar meningkatkan profesionalisme. Kalau ada yang tidak profesional harusnya diberikan tindakan tegas,” katanya.(LP10/Red)

    Latest articles

    Kode Wilayah 5 Distrik Baru Sudah Keluar, Manokwari Resmi Miliki 14...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan kode wilayah 5 distrik baru di Manokwari. Hal ini disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indou saat membuka...

    More like this

    Kode Wilayah 5 Distrik Baru Sudah Keluar, Manokwari Resmi Miliki 14 Distrik

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan kode wilayah 5 distrik baru di...

    FPPT Desak DPR Papua Tengah Segera Lantik Anggota Jalur Otsus

    NABIRE, LinkPapua.com - Forum Pemuda Papua Tengah (FPPT) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua...

    Hermus Indou Buka Musrebang RKPD Rumuskan Program 2026

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun...