BOGOR, LinkPapua.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepala daerah harus bekerja keras untuk menekan laju inflasi dengan menjaga stabilisasi harga pangan. Dalam beberapa bulan ke depan, harga akan mencapai tren kenaikan tertinggi dan itu harus bisa ditekan.

“Kepala daerah harus turun ke lapangan dan memastikan kondisi pasar lebih terkendali. Kita semua harus kerja keras menekan laju inflasi. Tidak boleh lagi ada yang tinggal diam. Semua harus ke lapangan. Cek kondisi pasar setiap saat,” pinta Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Saat ini inflasi nasional bisa ditekan di angka 5,5 persen. Meski demikian, semua kepala daerah diminta untuk memantau harga barang dan jasa di wilayahnya masing-masing, mengecek langsung ke lapangan, sehingga ketika ada geliat harga naik, bisa diantisipasi sedini mungkin.

Jokowi mengatakan bahwa harga beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit di 79 daerah. Begitu juga harga telur naik di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras naik di 75 daerah.

Harga ini mulai naik sejak Desember 2022 dan berkepanjangan hingga pertengahan Januari 2023. Kata Jokowi, jika tidak ada upaya strategis, kenaikan akan terus terjadi dan daya beli masyarakat akan menurun.

“Selain harga barang, faktor tarif juga menjadi perhatian kami. Di mana penyesuaian tarif mesti dihitung secara tepat karena berpotensi meningkatkan inflasi,” jelasnya.

Dia juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan data apa adanya kepada para kepala daerah. Jokowi mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam urusan tarif air hingga angkutan massal.

“Jadi, BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah. Juga hati-hati mengenai tarif yang diatur oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Hati-hati. Saya berikan contoh saja urusan tarif PDAM, hati-hati. Kalau urusan listrik itu urusan kita, urusan BBM urusan kita, tapi yang daerah yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik,” ujarnya.

Karena itu kepala negara mengatakan, semua harus dikendalikan secara kolektif. Terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab daerah.

“Daerah harus jaga jangan sampai ada kenaikan tarif yang bisa memicu inflasi. Hitung dengan baik. Perhatikan kepentingan masyarakat kecil. Daya beli mereka dan lakukan pendekatan yang lebih efisien,” jelas Jokowi. (*/Red)